Pemerintah mulai mengkaji kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya yang didorong Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus 100 dolar AS per barel menjadi perhatian serius pemerintah. Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Kondisi ini menuntut langkah antisipatif agar tekanan terhadap anggaran negara dapat dikendalikan.
WFH Dinilai Efektif Menekan Konsumsi BBM
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan pembatasan konsumsi BBM melalui penerapan WFH merupakan langkah yang rasional, terutama untuk tahap awal penghematan energi.
Menurutnya, penerapan WFH pada aparatur sipil negara (ASN) dapat menurunkan mobilitas harian pegawai sehingga penggunaan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi untuk berangkat kerja dapat berkurang.
“Logikanya sederhana. Jika mobilitas ASN berkurang, maka penggunaan kendaraan juga ikut turun sehingga konsumsi BBM bisa ditekan,” ujarnya.
Pengalaman serupa juga pernah terjadi saat pandemi Covid-19, ketika banyak pekerja menjalankan aktivitas dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun secara signifikan.
Efisiensi Anggaran Negara
Selain menekan penggunaan energi, kebijakan WFH juga dinilai mampu menghemat belanja operasional pemerintah. Implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara.
Langkah ini juga memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global.
Namun demikian, Yusuf mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga perlu melakukan efisiensi di berbagai sektor lain, seperti pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga evaluasi belanja yang tidak mendesak.
Penguatan Kebijakan Energi Nasional
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan penghematan BBM melalui perubahan perilaku masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan pembatasan pembelian BBM di SPBU.
Menurutnya, pembatasan pembelian justru berpotensi memicu panic buying dan penimbunan BBM di masyarakat.
Sebagai alternatif, Bhima mengusulkan sejumlah kebijakan pendukung, seperti pemberian diskon transportasi publik dan penguatan infrastruktur jalur sepeda di kawasan perkotaan. Langkah tersebut diyakini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Langkah Antisipatif Hadapi Krisis Energi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet untuk mengkaji berbagai langkah penghematan energi apabila terjadi krisis global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH serta pengurangan hari kerja di sektor tertentu.
Menurut Prabowo, perkembangan geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi dunia yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian nasional, termasuk harga pangan.
“Kita harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk menghemat konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa kita aman tanpa melakukan upaya pengendalian,” ujar Prabowo.
Saatnya Dukung Efisiensi Energi Nasional
Langkah pemerintah dalam mengkaji kebijakan WFH menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Dengan dukungan masyarakat, kebijakan penghematan energi ini dapat menjadi solusi efektif menghadapi tantangan global.
Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan menghemat penggunaan BBM, memanfaatkan transportasi publik, serta mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketahanan energi nasional.
Dukungan bersama menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
