JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menerima usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dari tiga daerah, yakni Kabupaten Kepahiang di Bengkulu, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah segera memenuhi seluruh persyaratan lahan agar pembangunan dapat dimulai pada Oktober 2026 sebagai bagian dari Tahap III program Sekolah Rakyat.
Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), yang dihadiri Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten, dan Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman.
“Segera dipersiapkan lahan yang bagus supaya kemudian Kementerian PU clear. Mudah-mudahan Oktober sudah bisa running (pembangunan),” kata Agus Jabo.
Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pemberdayaan keluarga serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Tujuan utama program ini adalah memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, sementara orang tua juga diberdayakan dan rumah yang tidak layak huni dapat diperbaiki,” ujarnya.
Kementerian Sosial menetapkan sejumlah kriteria ketat terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Lahan harus memiliki status hukum yang jelas, bukan kawasan pertanian maupun perkebunan, memiliki kondisi geografis landai dengan kemiringan tidak lebih dari 10 derajat, tersedia akses jalan, sumber air bersih, jaringan listrik, serta berada di luar kawasan rawan bencana.
Kabupaten Kepahiang mengusulkan lahan seluas tujuh hektare yang berlokasi di Desa Air Sempiang Kabawetan. Namun, usulan tersebut masih menghadapi kendala karena terdapat bangunan waterpark di atas lahan yang diusulkan.
“Mau pakai lahan ini terus kemudian dibongkar atau mau ganti lahan itu sudah masuk tahap tiga. Jadi kalau nanti ganti lahan pun proposalnya tetap, cuma lokasinya diganti,” jelas Agus Jabo.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengusulkan lahan seluas 8,6 hektare yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Belitung Timur di Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar. Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum, lokasi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Adapun Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengusulkan lahan seluas sembilan hektare di Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba. Lokasi tersebut juga telah dinyatakan memenuhi kriteria teknis, namun proses administrasi masih menunggu penerbitan sertifikat tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Sekolah ini dirancang dengan konsep pendidikan terpadu yang menyediakan fasilitas belajar, asrama, serta berbagai layanan pendukung bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah menilai pendekatan tersebut dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Selain itu, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pusat pemberdayaan sosial yang tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga keluarga mereka.
Dari sisi pembangunan daerah, kehadiran Sekolah Rakyat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan pendidikan. Program ini juga diharapkan memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.
Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan terus melakukan verifikasi kesiapan lahan yang diusulkan pemerintah daerah. Setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tiga daerah tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026 sebagai bagian dari ekspansi program pendidikan nasional yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
