Jakarta/New York — Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengaktifkan rencana darurat dan evakuasi guna melindungi Pasukan Penjaga Perdamaian di Lebanon (UNIFIL), menyusul tewasnya tiga prajurit TNI dalam serangkaian serangan di wilayah tersebut. Desakan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, Selasa (31/3/2026).
Dalam pernyataannya, Umar Hadi menegaskan pentingnya langkah cepat dan konkret dari Dewan Keamanan PBB serta Sekretaris Jenderal PBB untuk menjamin keselamatan seluruh personel UNIFIL di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon selatan.
“Ini termasuk peninjauan protokol pengaturan keamanan, dan pengaktifan rencana darurat dan evakuasi yang sesuai dengan perkembangan di lapangan,” kata Umar dalam forum tersebut.
Ia juga menekankan bahwa PBB dan komunitas internasional harus memanfaatkan seluruh jalur politik dan diplomatik untuk meredakan situasi yang semakin memanas, sekaligus menegaskan kembali prinsip perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian.
“Hari ini, Dewan Keamanan harus bersuara dengan jelas, kuat, dan bersatu untuk mengutuk serangan terhadap personel penjaga perdamaian,” ujarnya.
Rapat darurat tersebut digelar setelah tiga anggota TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL dilaporkan meninggal dunia akibat serangan di Lebanon selatan. Dua prajurit, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, tewas akibat ledakan di dekat Bani Hayyan pada 31 Maret. Sehari sebelumnya, prajurit TNI lainnya, Farizal Rhomadhon, juga dilaporkan gugur akibat ledakan proyektil di wilayah Adchit Al Qusayr.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya konflik antara Israel Defense Forces dan kelompok bersenjata Hezbollah di Lebanon selatan. Sejak akhir Februari, eskalasi konflik semakin meningkat seiring operasi militer Israel yang diklaim menargetkan aset Hizbullah, yang kemudian dibalas dengan serangan balasan.
UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang bertugas memantau situasi keamanan di perbatasan Lebanon-Israel. Indonesia sendiri menjadi salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB, termasuk di wilayah Lebanon.
Secara diplomatik, desakan Indonesia mencerminkan kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko bagi personel penjaga perdamaian di zona konflik aktif. Insiden ini juga berpotensi memengaruhi partisipasi negara-negara kontributor dalam misi PBB jika jaminan keamanan tidak diperkuat.
Dari sisi keamanan global, eskalasi konflik di Lebanon selatan berisiko memperluas ketegangan kawasan Timur Tengah, terutama dengan keterlibatan aktor regional dan internasional. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas geopolitik serta keselamatan misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian.
Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara anggota Dewan Keamanan untuk mendorong langkah konkret, termasuk penguatan perlindungan, evaluasi mandat, serta penerapan mekanisme evakuasi bagi personel UNIFIL guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
