Medan — Program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi masa depan. Namun di balik tujuan mulia tersebut, standar keamanan pangan tetap harus menjadi prioritas utama. Tanpa pengawasan yang ketat terhadap kebersihan dan sanitasi, makanan yang seharusnya menyehatkan justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Inilah yang melatarbelakangi keputusan penghentian sementara ratusan dapur pelayanan gizi di wilayah Sumatera, sebuah langkah yang menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan.
Keputusan tersebut diumumkan setelah ditemukan bahwa sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai provinsi di Sumatera belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Penghentian operasional sementara mulai berlaku pada 9 Maret 2026 tanpa batas waktu yang ditentukan. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menjelaskan bahwa seluruh dapur yang telah beroperasi wajib memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan melalui proses pendaftaran serta verifikasi SLHS oleh dinas kesehatan daerah. Kebijakan ini diterapkan khususnya bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum mengajukan pendaftaran sertifikasi tersebut. Data mengenai ratusan dapur yang belum terdaftar diperoleh dari laporan Koordinator Regional Wilayah Sumatera yang melakukan pemantauan langsung terhadap operasional dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai provinsi.
Langkah penghentian sementara ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap layanan pemenuhan gizi benar-benar memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Program MBG dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan nutrisi cukup untuk tumbuh dan belajar dengan baik. Namun, manfaat program tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal jika makanan yang disajikan aman dikonsumsi. Data menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah dapur belum bersertifikat paling banyak berada di Sumatera Utara dengan 252 dapur. Lampung menyusul dengan 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur. Sementara itu, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftarkan SLHS. Fakta ini menegaskan bahwa pengawasan dan kepatuhan terhadap standar kesehatan masih perlu diperkuat di beberapa daerah.
Meski demikian, kebijakan penghentian ini mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat yang bergantung pada layanan program tersebut. Penutupan sementara dapur tentu berpotensi mengganggu distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat. Namun langkah ini bukanlah bentuk penghentian program secara permanen, melainkan tindakan korektif untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali beroperasi. Harjito menegaskan bahwa pengelola SPPG yang terdampak diberi kesempatan untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan menjalani proses verifikasi sanitasi. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapur dapat dibuka kembali sehingga program MBG tetap berjalan dengan kualitas layanan yang lebih terjamin.
Pada akhirnya, kebijakan ini mengingatkan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat. Standar higiene dan sanitasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kesehatan publik. Dengan memastikan seluruh dapur memenuhi persyaratan yang berlaku, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dengan lebih aman, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi yang membutuhkan.
