JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya kasus penyakit campak di Indonesia yang telah menyebabkan kematian pada balita hingga tenaga kesehatan sejak awal 2026. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program imunisasi nasional guna memastikan perlindungan kesehatan dasar masyarakat berjalan optimal.
“Kasus kematian akibat campak yang tidak sedikit sejak awal tahun ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Dan tentunya ini menjadi kabar duka bagi layanan kesehatan Indonesia,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Puan menilai, meskipun Kementerian Kesehatan melaporkan tren penurunan kasus hingga 93 persen pada pekan ke-12 tahun ini, tingkat fatalitas masih menjadi perhatian serius. Sepanjang 2026, tercatat 10 kematian akibat campak, yang sebagian besar terjadi pada balita yang belum mendapatkan imunisasi.
“Terutama pada program imunisasi yang selama ini menjadi fondasi pencegahan penyakit menular. Walaupun ada tren penurunan, tapi faktanya kasus campak masih banyak ditemukan dan ini harus menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi anak,” katanya.
Ia juga menyoroti kasus meninggalnya seorang dokter internsip di Kabupaten Cianjur akibat komplikasi campak pada Maret lalu. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan bahwa kelompok dewasa muda, termasuk tenaga kesehatan di garis depan, tetap memiliki risiko tinggi terhadap penyakit ini.
“Bagaimana tidak? Campak merupakan penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi, tapi masih berisiko memicu komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Setiap kematian yang sebenarnya dapat dicegah harus menjadi bahan evaluasi serius,” ujar Puan.
Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan dapat dicegah melalui imunisasi dasar lengkap. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sempat menghadapi tantangan penurunan cakupan imunisasi, terutama selama pandemi COVID-19, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Puan juga menyoroti faktor disinformasi sebagai salah satu penyebab rendahnya partisipasi imunisasi di sejumlah daerah. Beberapa wilayah seperti Klaten, Cilacap, dan Pati bahkan sempat mengalami status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, yang menandakan perlunya respons cepat dan terkoordinasi.
“Negara tidak boleh membiarkan perlindungan kesehatan dasar melemah hanya karena informasi yang salah lebih cepat dipercaya daripada penjelasan ilmiah. Penanganan kejadian luar biasa campak perlu diarahkan tidak hanya pada respons medis jangka pendek, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan secara menyeluruh,” tegasnya.
Dari sisi dampak, melemahnya cakupan imunisasi berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian, khususnya pada kelompok rentan seperti balita. Selain itu, risiko penularan di fasilitas layanan kesehatan juga dapat meningkat, yang berdampak pada keselamatan tenaga medis dan keberlangsungan layanan kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, Puan mendorong pemerintah memperluas jangkauan imunisasi hingga ke wilayah terpencil, memperkuat edukasi kesehatan berbasis komunitas, serta meningkatkan literasi publik untuk melawan disinformasi. Pemerintah juga diminta memastikan sistem imunisasi nasional berjalan efektif agar hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
