Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggagas Program Gentengisasi Nasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hunian rakyat sekaligus memperkuat industri lokal berbasis desa. Program ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang berorientasi pada pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan.
Kebijakan gentengisasi diarahkan untuk mengganti penggunaan atap seng dan asbes dengan genteng tanah liat, yang dinilai lebih sehat, ramah lingkungan, serta sesuai dengan karakter iklim tropis Indonesia.
Arah Kebijakan: Hunian Sehat dan Industri Berbasis Rakyat
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026, Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini tidak semata soal estetika bangunan, melainkan menyangkut kesehatan masyarakat, kenyamanan termal rumah, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Genteng tanah liat memiliki kemampuan isolasi panas yang lebih baik dibandingkan seng atau asbes, sehingga rumah menjadi lebih sejuk dan sehat. Selain itu, material ini aman dari risiko kesehatan jangka panjang yang selama ini melekat pada penggunaan asbes.
Koperasi Merah Putih Jadi Motor Implementasi
Pemerintah merancang implementasi gentengisasi dengan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak utama di tingkat lokal. Melalui koperasi, pembangunan pabrik genteng berbasis komunitas desa akan dikembangkan untuk memastikan rantai produksi dan distribusi tetap berada di tangan rakyat.
Pendekatan ini diharapkan mendorong hilirisasi industri tanah liat, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat UMKM dan manufaktur desa. Dengan demikian, program gentengisasi tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi nasional dari bawah.
Tantangan dan Respons Pemerintah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 58 persen rumah di Indonesia telah menggunakan genteng, namun wilayah luar Jawa masih didominasi atap seng karena faktor biaya dan keterbatasan akses. Pemerintah menyadari tantangan ini dan menilai perlunya skema subsidi, insentif produksi, serta kajian teknis agar program berjalan adil dan tepat sasaran.
Di tengah isu kemiskinan dan keterbatasan anggaran, pemerintah menegaskan bahwa gentengisasi bukan kebijakan kosmetik, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dukungan Lintas Sektor Perkuat Implementasi
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan dukungan penuh terhadap program gentengisasi. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi lokal.
Dukungan juga datang dari kalangan legislatif dan kementerian teknis yang melihat potensi besar gentengisasi dalam memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
