JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka mendalam sekaligus mengecam keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon yang menewaskan tiga prajurit TNI. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rangkaian insiden serangan dalam sepekan terakhir di wilayah konflik Lebanon Selatan.
Prabowo menegaskan bahwa tindakan yang menargetkan pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap upaya menjaga stabilitas global. “Kami, saudara-saudara sebangsa dan setanah air mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa,” tegasnya.
Ia memastikan negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para prajurit yang gugur serta menjaga kehormatan mereka. “Negara akan memastikan pengorbanan tersebut tidak dilupakan oleh bangsa,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan semangat para prajurit dalam menjaga perdamaian dunia dan memperkuat persatuan nasional. “Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapapun yang berusaha memecah belah kebersamaan,” ucapnya.
Tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi tersebut adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Ketiganya menjadi bagian dari Kontingen Garuda yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan.
Pada Sabtu (4/4/2026), Prabowo turut menghadiri prosesi penyambutan kenegaraan jenazah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta International Airport dan memberikan penghormatan terakhir saat peti jenazah dibalut bendera Merah Putih.
Dalam sepekan terakhir, tercatat tiga insiden serangan terhadap pasukan UNIFIL yang menyebabkan tiga prajurit Indonesia gugur dan delapan lainnya mengalami luka-luka. Situasi ini menyoroti meningkatnya risiko keamanan di wilayah operasi penjaga perdamaian.
Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat dan menuntut investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. “Kita mengutuk keras serangan terhadap penjaga perdamaian dan menuntut dilakukan investigasi menyeluruh,” tegasnya.
Peristiwa ini memperkuat dorongan Indonesia agar dilakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan pasukan perdamaian, mengingat mandat mereka terbatas pada menjaga stabilitas dan bukan untuk operasi tempur.
Ke depan, pemerintah menegaskan akan terus mendorong transparansi investigasi serta peningkatan standar keselamatan bagi pasukan penjaga perdamaian, sekaligus memastikan komitmen Indonesia dalam mendukung misi perdamaian dunia tetap berjalan.
