Pada tahun 2025, Indonesia telah mencatatkan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah sebagai bagian dari inisiatif pendidikan alternatif Presiden Prabowo. Kehadiran institusi pendidikan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pembelajaran bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan pendidikan formal. Berdasarkan data terbaru Kementerian Sosial per 19 November 2025, peningkatan kapasitas lembaga belajar berbasis komunitas menunjukkan kemajuan signifikan, selaras dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesetaraan kesempatan pendidikan di seluruh daerah.
Penyebaran Sekolah Rakyat tersebut terdistribusi di tujuh klaster kepulauan. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah fasilitas terbanyak, yaitu mencapai 70 sekolah. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan dan konsentrasi penduduk yang mendorong penguatan layanan pendidikan alternatif di kawasan tersebut. Sumatra menempati posisi berikutnya dengan 35 sekolah, sementara Sulawesi mencatatkan 28 sekolah yang telah aktif beroperasi.
Di Kalimantan, sebanyak 13 Sekolah Rakyat kini menjadi pusat pendidikan masyarakat, menyusul tingginya kebutuhan layanan belajar di daerah pedalaman dan wilayah terpencil. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki masing-masing tujuh sekolah, jumlah yang sama dengan Maluku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran layanan pendidikan alternatif di luar pulau besar tetap menjadi perhatian pemerintah meski dengan jumlah yang lebih terbatas.
Papua menjadi wilayah dengan jumlah Sekolah Rakyat paling sedikit, yakni enam sekolah. Meski jumlahnya tidak sebesar daerah lain, pemerintah tetap mengupayakan penyediaan fasilitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain fokus pada pertumbuhan institusi, Kementerian Sosial juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi keberhasilan program pendidikan alternatif ini.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 15.945 siswa telah terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di berbagai Sekolah Rakyat. Seluruh proses pendidikan didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kehadiran para pendidik ini memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas, konsisten, dan sesuai tujuan program pendidikan berbasis komunitas.
