Jakarta, 27 Maret 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berbasis kehadiran siswa di sekolah, di tengah rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang berpotensi berdampak pada kegiatan belajar mengajar.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa distribusi MBG dirancang dilakukan langsung di lokasi penerima manfaat, yakni sekolah, dengan mempertimbangkan kualitas makanan dan efektivitas program. “Basis penyaluran MBG pada menu segar dan kehadiran penerima manfaat di lokasi terdaftar. Jadi untuk anak sekolah penyaluran di sekolah. Jika peserta didik hadir di sekolah, maka MBG akan disalurkan,” ujar Dadan dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Ia menambahkan bahwa penggunaan menu segar menjadi alasan utama distribusi tidak dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan. “BGN fokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas program,” katanya.
Dengan skema tersebut, penyaluran MBG tidak akan dilakukan apabila siswa tidak hadir di sekolah, termasuk pada hari ketika pembelajaran dilakukan dari rumah. Hingga saat ini, pemerintah belum menjelaskan mekanisme alternatif distribusi MBG pada kondisi tersebut.
Kebijakan ini muncul seiring rencana pemerintah menerapkan WFH minimal satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global. Kebijakan tersebut telah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi setelah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto.
Secara historis, pola pembelajaran jarak jauh pernah diterapkan secara luas saat pandemi COVID-19, yang juga berdampak pada distribusi berbagai program bantuan berbasis sekolah. Dalam konteks MBG, pendekatan distribusi berbasis lokasi dinilai penting untuk menjaga kualitas gizi karena makanan disiapkan dalam kondisi segar.
Dari sisi dampak, kebijakan WFH yang berpotensi diikuti dengan pembelajaran dari rumah dapat menyebabkan sebagian siswa tidak menerima manfaat MBG pada hari tertentu. Hal ini berpotensi memengaruhi tujuan program dalam meningkatkan asupan gizi anak, terutama bagi kelompok yang bergantung pada bantuan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa penerapan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor, termasuk layanan publik dan kegiatan yang membutuhkan kehadiran fisik. Penyesuaian kebijakan juga akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlangsungan program prioritas seperti MBG.
Pemerintah selanjutnya akan mengumumkan secara resmi skema pelaksanaan WFH serta kemungkinan penyesuaian teknis, termasuk koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program bantuan tetap berjalan optimal di tengah perubahan pola aktivitas masyarakat.
