JAKARTA – Wacana Reformasi Jilid 2 yang mengemuka dalam sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah dinilai tidak memberikan solusi terhadap tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi Indonesia, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik Ayip Tayana yang menilai bahwa penguatan rupiah dan pemulihan pasar keuangan tidak dapat dicapai melalui tekanan politik atau ultimatum dari kelompok tertentu, melainkan melalui stabilitas nasional dan kebijakan ekonomi yang kredibel.
“Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin,” kata Ayip kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Menurut Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional tersebut, mengaitkan pelemahan rupiah dengan tuntutan Reformasi Jilid 2 justru berpotensi memperburuk persepsi pasar terhadap kondisi dalam negeri.
“Jika rupiah melemah, lalu jawabannya Reformasi Jilid 2 maka itu bukan solusi, itu malah bagian dari masalah itu tersendiri,” ujarnya.
Ayip menjelaskan bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap dinamika politik. Oleh karena itu, munculnya narasi yang mengarah pada perubahan kekuasaan atau ketidakstabilan politik dapat memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.
“Pasar keuangan ini sangat sensitif, dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri,” katanya.
Ia menilai aksi mahasiswa tetap memiliki relevansi apabila bertujuan memberikan kritik konstruktif dan mendorong pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, menurutnya, tuntutan yang berkembang menjadi narasi pelengseran pemerintahan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.
“Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan,” ujar Ayip.
Wacana Reformasi Jilid 2 muncul di tengah perhatian publik terhadap pergerakan ekonomi nasional, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan kondisi pasar modal. Sejumlah kelompok mahasiswa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Namun, Ayip menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998 yang dipicu oleh krisis moneter, instabilitas politik, serta melemahnya legitimasi pemerintahan saat itu.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki dukungan politik yang kuat baik dari masyarakat maupun partai-partai politik pendukung di parlemen.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi parpolnya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik. Jadi pelengseran itu sulit terjadi,” katanya.
Pengamat menilai stabilitas politik akan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa dinilai lebih efektif dalam mendorong perbaikan kebijakan dibandingkan narasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan terus mengutamakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat guna merespons kritik dan masukan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.
