Di balik hiruk-pikuk perdebatan anggaran negara, ada ruang-ruang kelas yang atapnya bocor, dindingnya retak, dan fasilitasnya jauh dari layak. Ada pula guru-guru honorer yang tetap mengajar dengan dedikasi tinggi meski insentif yang diterima belum sepenuhnya mencerminkan pengabdian mereka. Pendidikan bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan masa depan jutaan anak Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan anggaran di sektor pendidikan sesungguhnya menyentuh harapan masyarakat luas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan bahwa kementeriannya telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp181 triliun kepada DPR. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada 3 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa pengajuan ABT tersebut bukan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis, melainkan untuk kebutuhan mendesak sektor pendidikan. ABT sendiri merupakan permintaan tambahan alokasi dalam APBN tahun berjalan yang diajukan ketika terdapat program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar. Dalam proposal tersebut, Kemendikdasmen mengusulkan beberapa program utama: revitalisasi 20 ribu satuan pendidikan yang kondisinya rusak dan memprihatinkan; digitalisasi pendidikan melalui distribusi lebih dari 325 ribu Interaktif Flat Panel pada 2026 dengan alokasi tiga perangkat per satuan pendidikan; beasiswa bagi 150 ribu guru yang belum meraih jenjang D4 atau S1 sebesar Rp3 juta per semester; serta kenaikan insentif guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu.
Pengajuan tambahan anggaran ini setidaknya memiliki tiga argumen kuat. Pertama, kebutuhan mendesak revitalisasi sekolah. Fakta bahwa 20 ribu satuan pendidikan membutuhkan perbaikan menunjukkan persoalan infrastruktur bukan lagi isu kecil, melainkan krisis kualitas lingkungan belajar. Tanpa ruang kelas yang layak, mustahil proses pembelajaran berjalan optimal. Kedua, digitalisasi pendidikan adalah keniscayaan di era modern. Distribusi lebih dari 325 ribu panel interaktif bukan sekadar pengadaan alat, tetapi investasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di seluruh Indonesia. Ketiga, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru adalah fondasi utama pendidikan. Beasiswa untuk 150 ribu guru agar mencapai kualifikasi minimal D4 atau S1 akan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik secara nasional. Sementara kenaikan insentif guru honorer, meski tampak sederhana dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu, adalah pengakuan konkret atas peran mereka yang selama ini berada di garis depan pendidikan.
Namun, tidak dapat dipungkiri akan muncul pertanyaan kritis: apakah Rp181 triliun terlalu besar? Apakah penambahan anggaran ini tidak membebani keuangan negara? Keraguan seperti ini wajar dalam sistem demokrasi yang sehat. Akan tetapi, penting dipahami bahwa ABT diajukan untuk program yang bersifat mendesak dan berdampak luas. Revitalisasi sekolah yang rusak bukanlah pengeluaran konsumtif, melainkan investasi jangka panjang. Digitalisasi bukan kemewahan, melainkan kebutuhan agar siswa Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi global. Peningkatan insentif dan beasiswa guru bukan pemborosan, melainkan langkah strategis meningkatkan mutu sumber daya manusia. Tanpa intervensi anggaran yang memadai, kualitas pendidikan akan stagnan, dan biaya sosial jangka panjang justru jauh lebih besar.
Pada akhirnya, pengajuan ABT Rp181 triliun oleh Kemendikdasmen harus dipandang sebagai komitmen memperbaiki fondasi bangsa. Sekolah yang layak, guru yang kompeten, dan sistem pembelajaran yang modern adalah prasyarat Indonesia untuk maju. Kita tidak bisa menuntut generasi unggul jika ruang belajarnya rusak dan gurunya kurang didukung. Karena itu, masyarakat perlu melihat kebijakan ini bukan sekadar angka fantastis, tetapi sebagai investasi masa depan. Jika pendidikan adalah kunci peradaban, maka keberanian mengalokasikan anggaran untuk memperkuatnya adalah bukti bahwa negara tidak sedang bermain-main dengan masa depan anak bangsa.
