JAYAPURA, 26 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Papua memastikan percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat melalui pembangunan lima unit rumah susun (rusun) serta renovasi 2.100 unit rumah yang akan mulai direalisasikan pada Maret 2026.
Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, mengatakan pekerjaan fisik segera dimulai sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat.
“Pemprov mulai merealisasikan pembangunan rusun dan renovasi rumah. Pekerjaan fisik dimulai pada Maret 2026 dengan alokasi sekitar 2.100 unit bantuan renovasi rumah, dan lima unit rumah susun,” ujar Mathius di Jayapura, Kamis (26/2), dilansir ANTARA.
Tindak Lanjut Rakor Pusat–Daerah
Program tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah pusat di Jakarta. Langkah ini sekaligus mempertegas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program nasional sektor perumahan.
Lima unit rusun yang akan dibangun direncanakan berlokasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Hunian vertikal ini dinilai menjadi solusi efektif untuk menjawab keterbatasan lahan di wilayah perkotaan serta meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.
Kebutuhan Hunian Masih Tinggi
Menurut Mathius, tingginya kebutuhan rumah di Papua tidak hanya dipengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga faktor sosial budaya. Di banyak wilayah, satu rumah dapat dihuni oleh beberapa generasi dalam satu keluarga, sehingga kebutuhan ruang tinggal menjadi semakin besar.
“Data menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua cukup tinggi. Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen mempercepat realisasi program bantuan rumah subsidi, renovasi rumah, hingga pembangunan kawasan permukiman melalui berbagai skema,” katanya.
Program renovasi 2.100 rumah akan difokuskan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kesehatan.
Dukung Peningkatan Kualitas Hidup
Percepatan pembangunan perumahan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Papua dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung agenda nasional di bidang penyediaan hunian layak.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya papan, terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar gubernur.
Dengan dimulainya pembangunan pada Maret 2026, pemerintah daerah optimistis program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua, terutama dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan tertata.
