Jakarta — Pemerintah tengah mengkaji penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari setiap pekan sebagai langkah efisiensi energi di tengah ketidakpastian global. Wacana ini disampaikan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai kebijakan tersebut dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengganggu produktivitas, dan direncanakan untuk diuji coba setelah Lebaran.
Purbaya menyebutkan bahwa opsi WFH muncul sebagai respons atas potensi gangguan pasokan energi dunia akibat dinamika geopolitik, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah memandang perlu adanya langkah antisipatif agar konsumsi energi tetap terkendali di tengah risiko fluktuasi harga minyak global.
“Penerapan WFH satu hari dalam sepekan bisa menjadi solusi realistis untuk mengurangi konsumsi BBM tanpa menghambat aktivitas ekonomi,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Menurutnya, pengurangan mobilitas harian masyarakat, terutama di kota-kota besar, dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi. Berdasarkan kajian awal pemerintah, kebijakan ini berpotensi menghemat hingga 20 persen konsumsi BBM dalam satu hari jika diterapkan secara luas.
“Dengan mengurangi perjalanan ke kantor, konsumsi BBM bisa ditekan cukup signifikan. Ini langkah sederhana, tetapi dampaknya bisa besar,” katanya.
Dalam skenario yang tengah dibahas, hari Jumat diusulkan menjadi hari pelaksanaan WFH. Skema ini dinilai sesuai dengan pola kerja masyarakat Indonesia yang umumnya libur pada akhir pekan, sehingga menciptakan tiga hari berturut-turut dengan mobilitas yang lebih rendah.
Selain menekan konsumsi energi, pemerintah juga melihat potensi dampak ekonomi dari kebijakan ini. Waktu luang yang lebih panjang dinilai dapat mendorong aktivitas pariwisata domestik dan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor. Layanan publik, industri manufaktur, dan pekerjaan teknis tertentu tetap membutuhkan kehadiran fisik di tempat kerja. Oleh karena itu, implementasinya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor.
Dari sisi produktivitas, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah tantangan dalam penerapan kerja jarak jauh, seperti koordinasi tim dan pengawasan kinerja. Untuk itu, kebijakan ini akan disertai dengan penguatan sistem kerja digital dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Sebagai konteks, kebijakan WFH pernah diterapkan secara luas selama pandemi COVID-19 dan terbukti mampu menekan mobilitas serta konsumsi energi, meski di sisi lain menimbulkan tantangan dalam menjaga produktivitas di beberapa sektor.
Dari sisi dampak, penerapan WFH secara terbatas berpotensi menurunkan konsumsi BBM nasional, mengurangi kemacetan, serta menekan emisi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan disiplin kerja di masing-masing instansi maupun perusahaan.
Ke depan, pemerintah akan melakukan kajian lanjutan serta koordinasi lintas kementerian untuk merumuskan aturan teknis penerapan WFH. Uji coba kebijakan ini direncanakan dimulai setelah periode Lebaran, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas nasional.
