Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, RAj Mayyasari Timur Gondokusumo, menilai pelibatan TNI dalam program tersebut masih berada dalam koridor kebijakan nasional dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mayyasari, dukungan TNI terhadap program Koperasi Merah Putih mencerminkan komitmen institusi pertahanan dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi pedesaan.
“Pelibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah masih sesuai dengan koridor dan perintah Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk kesiapan dan komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan,” ujar Mayyasari dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Peran Babinsa Perkuat Pengawasan di Desa
Mayyasari menjelaskan bahwa struktur teritorial TNI yang menjangkau hingga tingkat desa melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjadi kekuatan utama dalam memastikan program berjalan efektif.
Melalui jaringan tersebut, berbagai tahapan pembangunan dapat dipantau secara langsung, mulai dari pembangunan infrastruktur koperasi hingga operasional program di lapangan.
Menurutnya, sistem pengawasan yang luas dan terintegrasi ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola koperasi di daerah.
“Dengan sistem pemantauan yang kuat dan terintegrasi, kinerja koperasi dapat lebih maksimal dan sejalan dengan tujuan Presiden untuk memperkuat kekuatan perekonomian di pedesaan,” kata Mayyasari.
Sinergi Lintas Sektor Percepat Realisasi Program
Ia menilai sinergi antara TNI dan instansi terkait justru dapat mempercepat proses implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kolaborasi ini juga dinilai mempertegas kehadiran negara dalam upaya memberdayakan masyarakat desa serta memperkuat ekonomi lokal.
Selain itu, kehadiran Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita dalam koordinasi program disebut sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif di lapangan.
“Kehadiran Wakil Panglima TNI dalam kegiatan percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden, dan sepenuhnya berorientasi pada keberhasilan program,” tegasnya.
Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
Mayyasari menambahkan bahwa keterlibatan TNI dalam program tersebut merupakan implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dalam kerangka OMSP, TNI memiliki tugas membantu pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan peran tersebut, TNI menjalankan fungsi pendukung secara profesional, terukur, dan tetap berada dalam koridor kebijakan negara.
Koperasi Merah Putih Diharapkan Jadi Motor Ekonomi Desa
Program Koperasi Merah Putih dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, memperluas akses permodalan masyarakat, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Dengan dukungan pengawasan yang solid serta sinergi lintas sektor, optimisme terhadap keberhasilan program ini dinilai semakin kuat sebagai bagian dari agenda besar penguatan ekonomi nasional.
