NEW YORK, 24 Maret 2026 — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi Indonesia sebagai salah satu negara yang akan tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza pascakonflik. Kepastian ini disampaikan oleh Perwakilan Tinggi PBB untuk Gaza, Nickolay Mladenov, dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, sebagai bagian dari rencana menjaga stabilitas keamanan dan mendukung transisi pemerintahan di wilayah tersebut.
Mladenov menyatakan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara lain telah menyatakan komitmen resmi. “Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah berkomitmen untuk mengirim pasukan ke Pasukan Stabilisasi Internasional sementara,” ujarnya di hadapan Dewan Keamanan.
Ia menambahkan bahwa pembentukan pasukan ini merupakan bagian dari skema komprehensif yang dimediasi oleh Donald Trump sejak September 2025 untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dalam kerangka tersebut, pasukan internasional akan bertugas menjaga keamanan wilayah serta mengambil alih fungsi stabilisasi dari kelompok bersenjata.
Lebih lanjut, Mladenov menjelaskan bahwa struktur pemerintahan transisi telah mulai berjalan melalui Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. “Komite Nasional menjalankan wewenang semata-mata secara sementara. Tujuan akhirnya adalah Otoritas Palestina yang direformasi yang mampu memerintah Gaza dan Tepi Barat,” kata dia. Ia juga menegaskan, “Implementasi penuh rencana komprehensif juga merupakan satu-satunya jalan yang memberikan keamanan yang berkelanjutan bagi Israel.”
Secara historis, konflik di Jalur Gaza telah berlangsung berkepanjangan dengan eskalasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski gencatan senjata diberlakukan sejak Oktober 2025, situasi di lapangan masih belum stabil. Data Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 673 korban jiwa kembali berjatuhan akibat pelanggaran gencatan senjata, sementara total korban konflik telah melampaui 72.000 jiwa dan menghancurkan hampir 80 persen infrastruktur sipil.
Rencana stabilisasi ini juga mencakup program pelucutan senjata dan reintegrasi kelompok bersenjata yang dikembangkan bersama negara-negara penjamin seperti Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar. PBB mendorong seluruh pihak untuk menerima kerangka kerja tersebut guna memastikan proses perdamaian berjalan berkelanjutan.
Keterlibatan Indonesia dalam misi ini mencerminkan konsistensi peran dalam operasi penjaga perdamaian dunia, yang sebelumnya telah dilakukan di berbagai kawasan konflik di bawah mandat PBB. Namun, kompleksitas geopolitik Timur Tengah, termasuk keterlibatan berbagai kekuatan global, menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan misi.
Dari sisi dampak, partisipasi Indonesia berpotensi memperkuat posisi diplomasi di tingkat internasional serta meningkatkan kontribusi dalam misi kemanusiaan global. Kebijakan ini juga mencerminkan implementasi amanat konstitusi terkait peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan perlindungan maksimal bagi personel serta kesiapan logistik dalam menghadapi dinamika keamanan di lapangan.
Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan PBB dan negara mitra untuk mempersiapkan pengerahan pasukan secara bertahap. Langkah lanjutan mencakup pelatihan khusus bagi personel, penyusunan aturan pelibatan, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan situasi di Gaza guna memastikan efektivitas dan keselamatan misi.
