Jakarta, 22 Maret 2026 — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dalam upaya rekonstruksi Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi global mulai mengarah pada pemulihan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Tokoh kunci dalam pernyataan ini, Antonio Guterres, menegaskan bahwa kerja sama tersebut telah sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional. Ia menyebut bahwa fokus utama BoP adalah membantu pembangunan kembali Gaza, bukan menjadi aktor utama dalam penyelesaian konflik politik Israel–Palestina.
Menurut Guterres, penyelesaian konflik tetap membutuhkan keterlibatan luas komunitas internasional dengan pendekatan diplomasi yang komprehensif. Karena itu, peran BoP diposisikan sebagai pelengkap dalam aspek kemanusiaan dan rekonstruksi, bukan pengganti mekanisme perdamaian global.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang telah bergabung dengan BoP. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong solusi damai sekaligus berkontribusi nyata dalam pemulihan pascakonflik.
Sikap ini juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peran Indonesia dalam misi kemanusiaan global, tanpa terlibat dalam konflik bersenjata. Indonesia menegaskan bahwa keterlibatannya diarahkan pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi infrastruktur.
Meski sebelumnya sempat menuai pro dan kontra, BoP kini mulai mendapatkan legitimasi yang lebih luas. Sekitar 26 negara telah bergabung, termasuk Indonesia, menunjukkan meningkatnya dukungan internasional terhadap inisiatif tersebut. Namun, sejumlah negara Eropa seperti Inggris dan Prancis masih memilih untuk tidak bergabung atau hanya berstatus sebagai pengamat.
Awalnya, pembentukan BoP oleh Donald Trump sempat menuai penolakan, termasuk dari PBB. Kekhawatiran muncul karena dianggap berpotensi menyaingi peran PBB. Namun, seiring perkembangan situasi dan kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi Gaza, pendekatan kolaboratif kini menjadi pilihan yang lebih realistis.
Perkembangan ini juga menjadi konteks penting bagi keputusan Indonesia yang menunda pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Dengan situasi keamanan yang belum stabil, Indonesia memilih langkah hati-hati sambil tetap aktif dalam jalur diplomasi dan kerja sama internasional.
Dengan bergabung dalam BoP dan mendapat dukungan PBB, peran Indonesia kini semakin strategis—tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam membangun kembali Gaza dan menjaga harapan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
