JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan kebijakan pembebasan cukai untuk etanol yang digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih berbasis bahan bakar nabati.
Aturan baru tersebut merevisi ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Dalam perubahan tersebut, industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan etil alkohol atau bioetanol kini masuk dalam kategori industri manufaktur dan pengolahan yang berhak memperoleh fasilitas pembebasan cukai.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung program ketahanan energi nasional dan mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Dalam pertimbangan regulasi tersebut disebutkan bahwa perubahan aturan dilakukan guna mempercepat penggunaan campuran etanol dalam BBM sebagai bagian dari strategi transisi energi bersih di Indonesia.
“Perubahan aturan diperlukan untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih,” demikian isi pertimbangan PMK yang dikutip dalam regulasi tersebut.
Kebijakan tersebut juga dinilai menjadi angin segar bagi pengembangan industri bioetanol nasional yang selama ini didorong sebagai alternatif energi masa depan. Pemerintah berharap insentif fiskal berupa pembebasan cukai dapat mempercepat investasi dan pengembangan bahan bakar nabati, termasuk program bioetanol campuran BBM seperti E5 dan pengembangan menuju E10 dalam beberapa tahun mendatang.
Meski diberikan fasilitas pembebasan cukai, pemerintah tetap menerapkan pengawasan ketat terhadap pelaku usaha. Perusahaan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin usaha industri, sistem pengendalian internal, hingga sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat dipantau secara daring dan real-time oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, lokasi penyimpanan etanol juga harus memperoleh izin atau rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Langkah pemerintah tersebut dipandang memiliki dampak strategis bagi perekonomian nasional karena tidak hanya memperkuat diversifikasi energi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan industri bioenergi dalam negeri. Pengembangan bioetanol diperkirakan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil.
Sebelumnya, kebutuhan relaksasi cukai etanol juga sempat diusulkan oleh pihak industri energi untuk mendukung pengembangan produk BBM campuran bioetanol yang dinilai memiliki prospek besar dalam mendukung target pengurangan emisi karbon nasional.
PMK Nomor 34 Tahun 2026 telah ditandatangani Menteri Keuangan pada 20 Mei 2026 dan resmi berlaku sejak diundangkan pada 25 Mei 2026. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat kebijakan pendukung energi hijau guna mencapai target ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di masa depan.
