Unjuk rasa mahasiswa kembali menjadi sorotan. Di berbagai kota, gelombang orasi, barisan long march, dan spanduk kritis di depan gedung pemerintahan atau kampus kembali memanas. Publik bertanya, mengapa banyak mahasiswa lebih memilih turun ke jalan daripada membuka ruang dialog akademis? Apakah semua aksi murni aspirasi mahasiswa, atau ada kepentingan lain yang “menukangi” unras?
Perlu dipahami bahwa unjuk rasa adalah hak demokratis dan bagian historis dari tradisi perguruan tinggi sebagai ruang kritik. Mahasiswa punya peran penting sebagai pengawal moral bangsa. Ketika saluran formal tertutup atau dianggap tidak efektif, unras sering menjadi jalan terakhir untuk menyampaikan suara. Namun pemerintah telah membuka pintu bagi siapapun, kelompok termasuk mahasiswa.
Budaya kampus yang glorifikasi konfrontasi dimana beberapa lingkungan akademik menyanjung aksi massa sebagai simbol keberanian, sehingga memperkuat pilihan turun ke jalan.
Ada Kepentingan Eksternal yang “Menukangi”?
Tidak bisa ditutup mata bahwa ada dinamika eksternal yang kadang memanfaatkan momentum unras. Kelompok politik, aktor ekonomi, atau organisasi tertentu bisa mendukung aksi dengan tujuan mereka sendiri. Bentuknya beragam:
- Bantuan logistik yang mengikat narasi
- Pengarahan isu yang mengaburkan tuntutan awal
- Penyebaran informasi yang memicu polarisasi
kewaspadaan sangat diperlukan agar suara mahasiswa tidak “dipinjami” kepentingan lain. Transparansi gerakan publikasi tuntutan, sumber pendanaan, dan struktur pengorganisasian dapat menjaga independensi. Akademisi sejati menyeimbangkan keberanian di publik dengan kecermatan di meja perundingan.
Unjuk rasa mahasiswa sebagai alat demokrasi bila digunakan dengan tanggung jawab. Ketika saluran formal gagal, aksi langsung bisa jadi pilihan. Namun, idealnya kedua hal berjalan seiring tuntutan berani di jalan dan argumen matang di meja perundingan. Dengan begitu, suara mahasiswa bukan sekadar riuh, tapi berdaya mengubah kebijakan secara substant tanpa perlu ditumpangi kepentingan pihak lain.
