Jakarta, 5 Februari 2026 — Kritik yang disuarakan dalam Aksi Kamisan terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan arah dan praktik diplomasi Indonesia saat ini. Tuduhan bahwa Indonesia mengalami kemunduran diplomasi dianggap mengabaikan konteks hubungan internasional yang kian kompleks.
Pemerintah Indonesia hingga kini tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam isu konflik Asia Barat, termasuk Palestina, Indonesia masih konsisten menolak segala bentuk penjajahan serta mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan.
Pendekatan Diplomasi yang Terukur
Pernyataan Kementerian Luar Negeri yang dinilai sebagian pihak bersifat “abu-abu” justru mencerminkan pendekatan diplomasi yang terukur. Dalam praktik hubungan internasional, bahasa yang digunakan negara tidak selalu identik dengan retorika keras, melainkan disesuaikan agar posisi Indonesia tetap efektif dan dipercaya di tingkat global.
Pendekatan tersebut memungkinkan Indonesia terus berperan aktif dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, mendorong gencatan senjata, serta menyuarakan perlindungan hak asasi manusia di berbagai forum internasional.
Isu Normalisasi Dinilai Spekulatif
Tudingan adanya upaya normalisasi hubungan diplomatik atau kerja sama militer terselubung dengan Israel juga dinilai tidak berdasar. Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak terdapat kebijakan resmi negara yang mengarah pada pengakuan ataupun kerja sama pertahanan.
Sejumlah pengamat menilai narasi tersebut lebih bersifat spekulatif dan tidak didukung bukti kebijakan konkret, baik berupa keputusan pemerintah maupun pernyataan resmi negara.
Tetap Sejalan dengan Amanat Konstitusi
Dukungan Indonesia terhadap Palestina tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan sejarah perjuangan bangsa yang menentang kolonialisme. Pemerintah memilih jalur diplomasi yang adaptif dengan dinamika global agar Indonesia tetap memiliki daya tawar dan pengaruh nyata di kancah internasional.
Dalam konteks ini, diplomasi tidak semata diukur dari kerasnya pernyataan, tetapi dari efektivitas langkah yang diambil untuk memperjuangkan keadilan dan kepentingan kemanusiaan secara berkelanjutan.
