JAKARTA — Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan penertiban kawasan hutan, termasuk dalam realisasi setoran Rp11,4 triliun ke kas negara pada April 2026. Sinergi lintas lembaga ini melibatkan unsur penegak hukum dan aparat negara dalam memastikan proses berjalan efektif, terukur, dan sesuai ketentuan, di berbagai wilayah Indonesia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa keberhasilan Satgas PKH tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk TNI. “Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari TNI, sangat membantu dalam memastikan penertiban kawasan hutan berjalan optimal dan aman,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Agus Subiyanto menegaskan bahwa keterlibatan TNI merupakan bagian dari tugas mendukung kebijakan negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam. “TNI hadir untuk memastikan proses penertiban berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan profesionalisme dan koordinasi dengan instansi terkait.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung agenda strategis nasional. “Keterlibatan TNI menunjukkan komitmen negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam secara tegas namun terukur,” ujar Presiden.
Dalam konteks historis, persoalan kawasan hutan di Indonesia telah lama menjadi tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan keamanan. Kehadiran Tentara Nasional Indonesia dalam Satgas PKH memperkuat kapasitas negara dalam menjangkau wilayah-wilayah sulit serta memastikan pelaksanaan penertiban berjalan tanpa hambatan berarti. Hal ini menjadi bagian dari pendekatan terpadu pemerintah sejak pembentukan Satgas PKH pada 2025.
Dari sisi dampak, keterlibatan TNI dinilai mampu meningkatkan efektivitas operasi di lapangan, termasuk dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik selama proses penertiban. Selain itu, keberhasilan penertiban yang didukung TNI juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara serta perbaikan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.
Ke depan, pemerintah berencana terus memperkuat sinergi antara TNI, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait dalam melanjutkan penertiban kawasan hutan di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjaga konsistensi keberhasilan program sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
