Kemendikdasmen Gerak Cepat Pulihkan Pendidikan di Tiga Provinsi Pascabencana

Kemendikdasmen bergerak cepat memulihkan dunia pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah wilayah tersebut dilanda banjir dan longsor akhir November 2025. Melalui alokasi dana tanggap darurat sebesar Rp13,3 miliar, pemerintah menyalurkan bantuan berupa peralatan sekolah, perlengkapan belajar, hingga layanan psikososial. Langkah ini diambil untuk memastikan proses belajar tidak terhenti terlalu lama dan dapat segera pulih dengan kondisi yang lebih aman dan layak.

Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi melalui Unit Pengumpul Zakat Baznas–Kemendikdasmen. Sementara itu, pendataan sekolah rusak terus berlangsung secara intensif melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah terdampak. Pendataan yang akurat dibutuhkan agar bantuan dapat tepat sasaran dan memudahkan penyusunan rencana pemulihan jangka panjang.

Hingga saat ini, sebanyak 1.009 satuan pendidikan tercatat terdampak bencana, terdiri dari 310 sekolah di Aceh, 385 di Sumatera Utara, dan 314 di Sumatera Barat. Kerusakan terjadi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK hingga SLB. Dengan skala kerusakan yang sangat besar, pemerintah menilai pemulihan tidak cukup dilakukan melalui bantuan darurat saja. Oleh karena itu, Kemendikdasmen menyiapkan program revitalisasi pada 2026 untuk memperbaiki sekolah yang rusak total dan menghadirkan sistem belajar darurat melalui tenda sementara.

Selain mendistribusikan peralatan sekolah, Kemendikdasmen juga menyalurkan layanan psikososial bagi siswa, guru, dan warga sekolah lain yang terdampak. Layanan ini penting untuk membantu mereka mengatasi trauma pascabencana serta mempersiapkan kembali rutinitas belajar dalam suasana yang kondusif. Pemerintah menekankan bahwa pemulihan pendidikan harus menyentuh dua aspek sekaligus, yakni infrastruktur serta kesehatan mental dan emosional seluruh warga sekolah.

Melalui kerja sama lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat, Kemendikdasmen berharap proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah. Pemerintah menegaskan komitmen bahwa setiap anak, sekalipun terdampak bencana, berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Dengan dukungan berbagai pihak, proses belajar di wilayah terdampak diharapkan dapat segera kembali berjalan normal dan aman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *