Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena dapat diselesaikan pada semester II tahun 2026. Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi jalur penghubung utama antarwilayah di Tanah Papua, sekaligus membuka akses ekonomi dan logistik di daerah pegunungan yang selama ini sulit dijangkau. Dengan keberadaan jalan tersebut, pemerintah ingin memastikan konektivitas antarwilayah dapat terbangun secara menyeluruh agar distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di Papua dapat tercapai lebih optimal.
Menurut Dody, proyek pembangunan ini kini telah memasuki tahap lanjutan setelah penandatanganan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP). Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek karena melibatkan partisipasi sektor swasta dalam pendanaan dan pelaksanaan konstruksi. Proses tender telah rampung dan kegiatan konstruksi kini mulai berjalan di beberapa segmen prioritas. Pemerintah terus melakukan pengawasan agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai target dan standar teknis yang ditetapkan.
Meski demikian, Dody mengakui bahwa pembangunan Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah persoalan pembebasan lahan yang belum seluruhnya tuntas. Selain itu, gangguan keamanan di beberapa titik juga menjadi faktor yang memperlambat proses konstruksi. Ia menegaskan, pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara persuasif dan terukur, agar proyek tidak terhambat serta tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
Terkait isu keamanan, Dody menyebut pemerintah telah mendapat dukungan penuh dari aparat TNI dan Brimob Polri dalam menjaga stabilitas selama proses pembangunan berlangsung. Selain langkah pengamanan, pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan para tokoh adat guna mencari solusi terhadap permasalahan lahan. Pendekatan sosial budaya dinilai penting agar masyarakat dapat turut merasa memiliki dan mendukung proyek ini. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan kondusif.
Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa pembangunan Jalan Trans Papua merupakan prioritas pemerintah, terutama untuk mendukung pengembangan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Jalan ini menjadi tulang punggung transportasi antarwilayah dengan total panjang mencapai 4.330 kilometer, menghubungkan Sorong hingga Merauke. Hingga Agustus lalu, sepanjang 3.000 kilometer telah berhasil dibuka. Pemerintah optimistis penyelesaian proyek ini akan membawa dampak besar terhadap peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.
