JAKARTA, 25 Maret 2026 — Pemerintah Indonesia memutuskan belum mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, menyusul kondisi keamanan dan kemanusiaan yang dinilai masih sangat memprihatinkan, sebagaimana disampaikan dalam forum Dewan Keamanan PBB di Washington. Keputusan ini diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan situasi di lapangan yang belum stabil, terbatasnya layanan dasar, serta belum optimalnya distribusi bantuan kemanusiaan.
Pemerintah merujuk pada pernyataan Perwakilan Tinggi untuk Gaza dari Board of Peace, Nickolay Mladenov, yang menyebut kondisi di Gaza masih jauh dari memadai meskipun terdapat perbaikan awal pascagencatan senjata. “Meskipun terdapat peningkatan signifikan melalui penerapan fase pertama, situasi di Gaza tetap sangat, sangat sulit,” ujar Mladenov dalam sidang tersebut.
Ia menegaskan bahwa layanan esensial di Gaza belum pulih sepenuhnya. “Layanan esensial hanya berjalan pada sebagian kecil dari kapasitas sebelum konflik. Sistem layanan kesehatan berada dalam kondisi kolaps. Tidak ada ekonomi yang berfungsi,” kata Mladenov. Pernyataan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Indonesia dalam menilai risiko penempatan pasukan di wilayah tersebut.
Selain itu, Mladenov menyoroti tiga prioritas utama yang belum terpenuhi, yakni pembukaan akses penyeberangan Rafah, peningkatan arus bantuan, dan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Ia memperingatkan bahwa “setiap pembatasan operasionalnya secara langsung menghambat pelaksanaan fase kedua gencatan senjata,” serta menambahkan bahwa “arus bantuan saat ini belum memadai dibandingkan dengan skala kebutuhan.”
Dalam forum yang sama, utusan Amerika Serikat, Mike Waltz, mengakui bahwa upaya kemanusiaan internasional masih menghadapi tantangan besar. “Benar sekali, masih banyak yang harus dilakukan. Kita masih memiliki jalan panjang ke depan,” ujarnya, sembari menekankan perlunya peningkatan akses bantuan serta layanan kesehatan berkelanjutan di Gaza.
Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB, termasuk di kawasan Timur Tengah. Namun, pengiriman pasukan ke wilayah konflik aktif seperti Gaza memerlukan mandat internasional yang jelas, jaminan keamanan personel, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Dalam konteks konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun, situasi di Gaza kerap mengalami fluktuasi antara eskalasi militer dan upaya gencatan senjata.
Keputusan untuk menunda pengiriman pasukan dipandang berdampak pada fokus kebijakan Indonesia yang saat ini lebih diarahkan pada bantuan kemanusiaan, diplomasi internasional, dan dukungan logistik. Bagi masyarakat Indonesia, langkah ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam melindungi keselamatan prajurit sekaligus tetap berkontribusi dalam penyelesaian krisis secara non-militer.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Gaza dan berkoordinasi dengan PBB serta mitra internasional. Ke depan, Indonesia membuka kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian apabila kondisi keamanan membaik, akses kemanusiaan lebih terbuka, dan mandat internasional telah terpenuhi secara komprehensif.
