JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina, sebagai langkah diplomasi dan keamanan yang terukur. Sikap apresiasi tersebut diambil parlemen sebagai respons atas kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi memanasnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan bersenjata yang meluas melibatkan faksi-faksi di kawasan tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bahwa penundaan tersebut mencerminkan kalkulasi strategis yang matang dari pemerintah dalam membaca dinamika konflik global. Parlemen memandang bahwa pengiriman pasukan dalam skala masif memerlukan jaminan keamanan dan mandat internasional yang jelas, terutama resolusi mengikat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta konsensus negara-negara di kawasan konflik.
Menurut pandangan Komisi I, pengerahan pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) tidak dapat dilakukan secara sepihak atau terburu-buru tanpa adanya persetujuan gencatan senjata dari seluruh pihak yang bertikai di lapangan.
“Langkah penundaan yang diambil oleh Presiden adalah keputusan yang sangat terukur dan rasional. Kita tidak bisa menempatkan prajurit TNI dalam situasi blind spot atau medan pertempuran terbuka tanpa adanya kesepakatan damai yang mengikat dari faksi-faksi yang berkonflik di Gaza,” ujar Ketua Komisi I DPR RI dalam keterangan resminya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa mitigasi risiko keamanan nasional harus selalu menjadi prioritas utama negara dalam menjalankan amanat konstitusi. “Kehadiran kita di sana murni untuk tujuan kemanusiaan dan penjagaan perdamaian, bukan untuk masuk ke dalam pusaran perang terbuka. Oleh karena itu, konsolidasi intensif dengan Board of Peace mutlak diperlukan sebelum ada langkah lanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan penangguhan rencana pengerahan 8.000 pasukan TNI yang awalnya diproyeksikan untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan ini dilatari oleh eskalasi konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel, serta prinsip national caveats (batasan nasional) Indonesia yang secara tegas menolak pelibatan militer dalam operasi ofensif maupun upaya pelucutan senjata kelompok Hamas. Secara historis, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi Kontingen Garuda di bawah bendera PBB, namun pengerahan tersebut selalu bersyarat pada wilayah konflik yang telah mencapai tahap resolusi atau memiliki mandat penjagaan perdamaian yang diakui secara de jure.
Bagi masyarakat di tanah air, khususnya keluarga besar prajurit TNI, keputusan penundaan ini memberikan ketenangan psikologis dan jaminan kepastian. Kebijakan ini dinilai meminimalisasi kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa negara tidak meresikokan keselamatan tentaranya di medan konflik yang belum stabil. Di sisi lain, langkah kehati-hatian ini tetap menjaga kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan penengah yang memprioritaskan hukum humaniter internasional tanpa mengurangi ketegasan dukungan politik luar negeri terhadap kemerdekaan Palestina.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPR RI berencana menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) gabungan dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada pekan mendatang. Pertemuan tingkat tinggi tersebut akan difokuskan untuk mengevaluasi pemantauan intelijen terkait situasi terkini di Timur Tengah, sekaligus merumuskan alternatif percepatan pengiriman bantuan logistik dan medis kemanusiaan non-militer yang dapat segera disalurkan ke Gaza.
