Jakarta — ekonomiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan minyak mentah asal Rusia akan segera masuk ke Indonesia sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Pengiriman ini merupakan realisasi komitmen impor hingga 150 juta barel minyak secara bertahap sampai akhir 2026, di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan energi.
Bahlil menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat dan industri.
“Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk minyak mentah Rusia sebentar lagi masuk,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Ia menambahkan, dalam situasi global yang tidak menentu, keamanan pasokan energi menjadi fokus utama pemerintah.
“Dalam kondisi geopolitik seperti sekarang, yang paling penting adalah memastikan seluruh jenis BBM tersedia, baik solar maupun bensin dengan berbagai spesifikasi,” kata Bahlil.
Pemerintah menyatakan mekanisme impor minyak mentah dilakukan melalui skema business to business (B2B), sehingga negosiasi harga dan teknis pengiriman dilakukan langsung oleh pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia, meski masih dalam tahap pembahasan.
Dalam konteks kebijakan energi, langkah ini merupakan bagian dari diversifikasi sumber pasokan yang selama ini didominasi oleh negara-negara Timur Tengah dan kawasan lain. Ketegangan geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memperluas sumber energi guna menjaga stabilitas pasokan domestik.
Dari sisi dampak, impor minyak Rusia berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional dan menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri. Ketersediaan pasokan yang terjaga juga penting untuk mendukung aktivitas industri dan transportasi. Namun, kebijakan ini tetap memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak menimbulkan ketergantungan baru serta tetap sejalan dengan upaya transisi energi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan terus memantau realisasi impor, memastikan kesiapan infrastruktur kilang, serta menjaga stok energi nasional tetap berada di atas batas minimum. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan pasar energi global dan kebutuhan domestik.
