Pemerintah Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB segera mengusut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL yang melukai tiga anggota TNI asal Indonesia di El Addaiseh, Lebanon, Jumat (3/4). Permintaan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Sabtu (4/4) sebagai respons atas insiden berulang yang dinilai membahayakan keselamatan personel perdamaian di tengah eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pernyataan resminya menegaskan pentingnya langkah cepat dari Dewan Keamanan PBB untuk mengusut insiden tersebut secara menyeluruh. “Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan agar segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan pelindungan terhadap pasukan yang bertugas di UNIFIL,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI.
Pemerintah Indonesia juga menilai serangan yang terjadi berulang kali terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun. Dalam pernyataan itu ditegaskan, “Indonesia menekankan kembali bahwa keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar.” Pemerintah menambahkan bahwa setiap tindakan yang membahayakan pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Lebih lanjut, Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan segera untuk mengungkap fakta kejadian secara komprehensif, termasuk kronologi dan pihak yang bertanggung jawab. Kemlu menilai akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan akibat operasi militer Israel di wilayah Lebanon selatan. Situasi tersebut dinilai berpotensi mendestabilisasi kawasan sekaligus meningkatkan risiko terhadap personel pasukan perdamaian PBB yang bertugas sebagai penyangga konflik.
Secara historis, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk dalam misi UNIFIL di Lebanon. Data menunjukkan setidaknya delapan prajurit TNI telah menjadi korban selama menjalankan tugas perdamaian di bawah bendera PBB, termasuk insiden sebelumnya yang menyebabkan gugurnya personel TNI di wilayah tersebut.
Dari sisi dampak, eskalasi ancaman terhadap pasukan perdamaian berpotensi memengaruhi komitmen negara-negara kontributor, termasuk Indonesia, dalam mengirimkan personel ke misi internasional. Selain itu, meningkatnya risiko keamanan juga dapat menurunkan efektivitas operasi penjaga perdamaian dalam menjaga stabilitas kawasan konflik.
Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor lainnya untuk memperkuat sistem perlindungan bagi pasukan perdamaian. Langkah tindak lanjut yang direncanakan mencakup dorongan pertemuan khusus antarnegara kontributor serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme keamanan di lapangan guna memastikan keselamatan personel tetap terjamin.
