Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 19 November 2025 di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (KEI), memunculkan harapan baru bagi peningkatan layanan kesehatan di seluruh Nusantara, khususnya Papua. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta Kementerian Kesehatan membangun 66 rumah sakit berstandar tinggi yang kualitasnya setara dengan RS KEI. Komite III DPD RI melalui Filep Wamafma menyambut langkah tersebut sebagai sinyal kuat bahwa negara berkomitmen menyediakan fasilitas kesehatan modern yang merata dan dapat diakses masyarakat dari barat hingga timur.
Kebutuhan akan fasilitas kesehatan canggih di Papua memang sangat mendesak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tingginya prevalensi penyakit jantung, terutama di Papua Tengah yang menempati posisi kedua tertinggi secara nasional. Angka tersebut memperlihatkan betapa pentingnya fasilitas penunjang diagnosis dan layanan medis yang lebih modern. Jika rumah sakit berteknologi tinggi dibangun di Papua, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan jantung yang optimal. Pembangunan fasilitas semacam ini akan menutup kesenjangan layanan kesehatan yang selama ini membebani masyarakat Papua.
Lebih jauh, pembangunan rumah sakit modern di Papua menjadi salah satu cara untuk mencegah berbagai kasus tragis yang masih kerap terjadi, seperti kematian ibu hamil dan bayi akibat kendala birokrasi atau keterbatasan fasilitas layanan dasar. Filep menegaskan bahwa kasus-kasus ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem rujukan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Situasi yang terjadi di kota seperti Jayapura saja sudah mengkhawatirkan, sehingga dapat dibayangkan betapa sulitnya kondisi di wilayah pedalaman. Rumah sakit dengan teknologi tinggi diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mampu menaikkan standar kesehatan di seluruh Papua.
Selain merespons kebijakan nasional, Filep juga menyoroti proses investigasi yang tengah dilakukan Kemenkes terkait kasus Irene Sokoy yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Respons cepat pemerintah pusat ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan efektivitas layanan kesehatan di Papua. Investigasi tersebut bukan hanya untuk mengetahui kronologi, tetapi juga untuk memastikan agar kesalahan serupa tidak terulang. Upaya ini menjadi langkah awal reformasi birokrasi yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Secara keseluruhan, pembangunan rumah sakit canggih di Papua bukan sekadar pembangunan infrastruktur kesehatan, tetapi merupakan investasi besar bagi masa depan masyarakat. Papua membutuhkan fasilitas yang setara dengan wilayah maju untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan yang masih sangat terlihat. Dengan hadirnya rumah sakit-rumah sakit baru yang mengusung teknologi tinggi dan standar pelayanan modern, masyarakat Papua akan memperoleh hak kesehatan yang lebih adil dan bermartabat. Langkah strategis ini bukan hanya menjawab masalah masa kini, tetapi juga memperkuat fondasi kesehatan generasi mendatang.
