JAKARTA — Film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, menuai kritik dari sejumlah kalangan. Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale itu dinilai tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi pembangunan di Papua serta cenderung membangun narasi negatif terhadap program ketahanan pangan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti (Usakti), Prof. Trubus Rahardiansah, menilai isi film tersebut mengandung unsur propaganda yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, proyek ketahanan pangan dan energi yang dijalankan pemerintah justru bertujuan memperkuat ekonomi Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Itu propaganda yang lebih bersifat diskriminatif dan memecah belah bangsa,” kata Trubus di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan, program PSN yang dijalankan pemerintah telah melalui berbagai kajian strategis dan dirancang untuk kepentingan jangka panjang bangsa, terutama menghadapi ancaman krisis pangan global serta ketergantungan impor pangan.
“Kalau tidak ada PSN, Papua akan sulit maju. Karena proyek sebesar itu membutuhkan anggaran besar, pemerintah tentu harus menunjuk mitra strategis untuk menjalankannya,” ujarnya.
Menurut Trubus, publik perlu melihat pembangunan Papua secara lebih utuh dan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang dari sebuah film dokumenter. Ia menilai narasi yang dibangun dalam Pesta Babi terlalu menonjolkan sisi negatif tanpa menghadirkan manfaat pembangunan yang sudah mulai dirasakan masyarakat.
Ia juga mempertanyakan latar belakang pendanaan serta kepentingan di balik produksi film tersebut. Menurutnya, terdapat nuansa politis yang cukup kuat dalam cara film menggambarkan proyek pembangunan pemerintah.
“Bisa saja tujuannya untuk mendiskreditkan apa yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini. Itu tidak fair dan mencurigakan karena seolah semua disalahkan,” tegasnya.
PSN food estate di Merauke sendiri merupakan bagian dari strategi besar pemerintah membangun pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah satu juta hektare di Papua Selatan. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu fondasi utama swasembada pangan nasional dalam jangka panjang.
Selain memperkuat ketahanan pangan, proyek tersebut juga disebut membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, misalnya, sejumlah warga kini mulai terlibat dalam program pertanian modern maupun pekerjaan konstruksi proyek.
Salah seorang warga Kampung Wanam, Paul Tinus (29), mengaku kehidupannya berubah setelah bekerja di proyek PSN Merauke selama dua tahun terakhir. Sebelumnya, ia bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan yang tidak menentu karena bergantung pada hasil tangkapan ikan dan kondisi cuaca.
“Kalau cuaca tidak mendukung atau solar tidak terbeli, ya tidak ada penghasilan,” ujar Paul.
Kini, menurutnya, keberadaan proyek PSN memberikan penghasilan tetap yang membantu kebutuhan ekonomi keluarganya.
“Ekonomi keluarga saya menjadi sangat terbantu,” katanya.
Kepala Kampung Wanam, Kosmas Serilius, juga menyampaikan bahwa sebagian besar warga di kampungnya kini ikut bekerja di proyek PSN. Dari total 743 penduduk Kampung Wanam, banyak warga yang terlibat dalam berbagai aktivitas pembangunan kawasan pangan tersebut.
Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga terus membangun infrastruktur penunjang di wilayah Papua Selatan, termasuk dermaga, jalan, jaringan irigasi, hingga fasilitas logistik yang diharapkan dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua.
Sejumlah pengamat menilai pembangunan di Papua memang harus tetap diawasi agar memperhatikan hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Namun pada saat yang sama, mereka mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak boleh terhambat oleh narasi sepihak yang berpotensi melemahkan optimisme publik terhadap agenda besar ketahanan pangan nasional.
Pemerintah sendiri memastikan PSN food estate di Papua Selatan tetap berjalan dengan pengawasan lintas kementerian serta evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan lingkungan proyek. Program tersebut diproyeksikan terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian pangan dan pemerataan pembangunan nasional.
