Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (4/4/2026), di tengah meningkatnya risiko beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat fluktuasi harga minyak global.
Bambang mengungkapkan, besarnya subsidi energi saat ini menjadi tantangan serius bagi keuangan negara. “Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi semakin membebani APBN, terutama jika terjadi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik. “Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” kata Bambang.
Menurutnya, ketegangan di kawasan Timur Tengah dapat mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi memicu kenaikan harga minyak mentah dan berdampak langsung pada besaran subsidi energi nasional.
Sebagai solusi, Bambang menekankan pentingnya percepatan adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat. “Opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia yang dinilai semakin membaik, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Kehadiran SPKLU mobile disebut turut membantu mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan fasilitas pengisian daya. “Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, kendaraan listrik dinilai lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Bambang menyebut biaya operasional kendaraan listrik sekitar Rp1.600 per kWh, yang dinilai lebih murah dibandingkan penggunaan BBM. “Ketika masyarakat mulai beralih, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dan beban APBN ikut berkurang,” katanya.
Secara historis, subsidi energi, khususnya BBM, telah menjadi komponen besar dalam belanja negara Indonesia. Ketergantungan terhadap impor minyak mentah serta volatilitas harga global kerap memengaruhi stabilitas fiskal. Oleh karena itu, transisi menuju energi alternatif, termasuk kendaraan listrik, menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi tekanan terhadap APBN sekaligus mendukung target penurunan emisi.
Kebijakan percepatan kendaraan listrik dinilai tidak hanya berdampak pada penghematan subsidi, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan industri baru, investasi, serta penciptaan lapangan kerja di sektor energi bersih. Di sisi lain, tantangan tetap ada, seperti kesiapan infrastruktur, harga kendaraan, serta tingkat adopsi masyarakat.
Ke depan, Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mempercepat transisi tersebut, termasuk melalui pemberian insentif, pengaturan pajak, serta dukungan fiskal lainnya. Pemerintah juga diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan pengembangan ekosistem kendaraan listrik berjalan optimal dan berkelanjutan.
