Pemerintah terus memperkuat reformasi sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital agar penyaluran bantuan sosial semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mulai diuji coba oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari transformasi tata kelola bantuan sosial berbasis data terintegrasi.
Sebagai tahap awal, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial. Sekitar 200 warga mengikuti proses verifikasi data menggunakan aplikasi Portal Perlinsos dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bojonggede pada 30 Juni 2026. Program ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mengurangi potensi kesalahan data maupun penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Dengan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi, proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan transparan.
Ketua Tim Pengelolaan Data Kemiskinan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Ferry Ando, menjelaskan bahwa tahap awal implementasi Portal Perlinsos difokuskan pada proses verifikasi ulang terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini telah terdaftar sebagai penerima bantuan.
Menurutnya, melalui Portal Perlinsos pemerintah dapat mengetahui secara langsung apakah seseorang masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi ekonomi terkini.
“Hari ini kami melaksanakan pilot project digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos. Melalui aplikasi ini kami melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan sosial untuk mengetahui apakah mereka masih memenuhi syarat sebagai penerima bansos atau tidak. Hasil pengecekan dapat diketahui secara langsung,” ujar Ferry.
Dalam prosesnya, verifikasi diawali dengan pengecekan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga yang membawa telepon seluler terlebih dahulu dibantu melakukan aktivasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sebelum melanjutkan proses verifikasi melalui aplikasi Perlinsos.
Pemerintah juga memastikan seluruh masyarakat tetap dapat mengakses layanan meskipun tidak memiliki telepon seluler. Bagi warga yang belum memiliki perangkat atau tidak membawanya saat pendataan, proses verifikasi tetap dilakukan melalui petugas maupun agen yang telah disiapkan sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pelayanan akibat keterbatasan teknologi.
Keunggulan utama Portal Perlinsos terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai basis data pemerintah dalam satu sistem yang komprehensif. Data tersebut mencakup informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, data kepemilikan kendaraan roda empat, pelanggan PLN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga berbagai data kementerian dan lembaga lainnya.
Melalui mekanisme pemadanan lintas data tersebut, pemerintah dapat melakukan penilaian kelayakan penerima bantuan secara lebih objektif berdasarkan kondisi sosial ekonomi aktual. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan sasaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan sosial nasional.
Selain melakukan verifikasi penerima bantuan yang sudah ada, Portal Perlinsos nantinya juga akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui status kelayakan mereka sebagai calon penerima bantuan sosial.
Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum memperoleh bantuan dapat memahami alasan tidak masuk sebagai penerima berdasarkan hasil pemadanan data yang dilakukan secara transparan. Sistem ini sekaligus membuka ruang bagi proses pembaruan data apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Program digitalisasi bantuan sosial juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Desa Bojonggede, Teti Susanti, berharap Portal Perlinsos dapat membantu keluarganya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
“Saya berharap program ini dapat memberikan manfaat, terutama untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak kami. Semoga melalui Portal Perlinsos, bantuan sosial bisa tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan Ambarwati, yang menilai digitalisasi bantuan sosial akan membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih tertib sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
Pelaksanaan uji coba di Kabupaten Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi, mulai dari Bapperida, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, Diskominfo, Kementerian Sosial, pendamping PKH, hingga pemerintah desa dan kecamatan. Kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern, terintegrasi, dan berbasis data.
Ke depan, setelah melalui tahap evaluasi, implementasi Portal Perlinsos direncanakan akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Kabupaten Bogor. Langkah ini diharapkan mampu menjadi model nasional dalam reformasi sistem bantuan sosial yang lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu memastikan setiap rupiah bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai kondisi riil di lapangan.
