Evaluasi dilakukan setelah ditemukan lonjakan jumlah dapur MBG dan potensi pengeluaran tambahan lebih dari Rp1 triliun per bulan
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihaknya akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi diumumkan pada Jumat (12/6/2026) di tengah penataan ulang program MBG menyusul temuan pembengkakan jumlah titik dapur dan potensi pemborosan anggaran yang menjadi perhatian pemerintah.
Nanik menegaskan bahwa evaluasi tersebut hanya menyasar komponen insentif operasional dapur dan tidak akan memengaruhi alokasi anggaran bahan baku makanan bagi penerima manfaat program MBG.
“Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi,” kata Nanik.
Ia menambahkan bahwa biaya bahan baku makanan sebesar Rp10 ribu per porsi tetap dipertahankan karena merupakan komponen yang berbeda dengan insentif operasional.
“Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien,” ujarnya.
Saat dimintai tanggapan terkait dugaan pemanfaatan dana insentif operasional oleh sejumlah mantan pejabat BGN yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG, Nanik enggan memberikan komentar lebih lanjut dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.
Rencana evaluasi tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya potensi pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah titik dapur MBG di berbagai daerah.
Menurut Zulhas, jumlah dapur yang semula direncanakan sekitar 21 ribu titik meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah sekitar 6.877 titik dari perencanaan awal. Dengan skema insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, tambahan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.
“Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan,” ujar Zulhas.
Selain itu, pemerintah juga menemukan peningkatan jumlah dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya dilaporkan meningkat hingga 8.617 titik.
Di sisi lain, skema insentif operasional ini turut menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief, sebelumnya menyebut dana insentif SPPG diduga menjadi salah satu sumber keuntungan yang dimanfaatkan para tersangka.
Skema insentif Rp6 juta per hari tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025. Dalam aturan tersebut, insentif diberikan dengan pendekatan availability-based, yaitu berbasis kesiapan layanan dan operasional dapur, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Kebijakan tersebut sebelumnya dirancang untuk memberikan kompensasi kepada mitra penyelenggara yang menanggung biaya investasi pembangunan dapur serta berbagai risiko operasional tanpa menggunakan pendanaan langsung dari APBN.
Bagi masyarakat, evaluasi insentif ini berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara tanpa mengurangi kualitas makanan yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Pemerintah juga berharap penataan ulang program dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana MBG sekaligus memastikan distribusi layanan lebih tepat sasaran.
Ke depan, BGN akan melakukan kajian menyeluruh terhadap efektivitas skema insentif operasional SPPG, termasuk kebutuhan riil di lapangan dan mekanisme pengawasan anggaran. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.
