JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas berupa suspend terhadap mitra penyedia bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan mark up harga, mendominasi pemasok, atau menyediakan bahan pangan berkualitas rendah.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta tidak berkompromi dengan mitra yang melakukan praktik curang.
“Kalau ada yang ketahuan mark up harga pangan dan hanya menyediakan satu atau dua pemasok saja, maka akan saya suspend,” ujar Nanik, Kamis (26/2/2026).
Ia menekankan bahwa pasokan bahan pangan untuk MBG tidak boleh didominasi pihak tertentu yang diarahkan oleh mitra. SPPG diwajibkan memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM di sekitar dapur MBG sebagai pemasok utama.
Menurut Nanik, koperasi yang dilibatkan juga harus koperasi riil, bukan koperasi bentukan mitra yang hanya bertujuan mengakali aturan. Ia menyebut, setiap SPPG minimal harus melibatkan 15 pemasok bahan baku pangan agar roda ekonomi lokal ikut bergerak.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Pada Pasal 38 ayat (1), diatur bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BGN sebelumnya juga meminta SPPG memutus kerja sama dengan mitra yang terbukti menaikkan harga bahan baku di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau memasok bahan berkualitas buruk.
Nanik mengungkapkan pihaknya menerima laporan adanya praktik mark up di sejumlah daerah. Ia meminta pengawasan diperketat dan data dikumpulkan secara menyeluruh.
“Jika BPK menemukan harga di atas HET dalam laporan keuangan SPPG, maka kepala SPPG yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
BGN menegaskan komitmennya menjaga integritas Program MBG agar berjalan transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
