DPR RI membantah isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerus anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan tetap aman dan tidak mengalami pengurangan.
Menurutnya, justru terjadi peningkatan anggaran pendidikan seiring masuknya program MBG dalam cakupan kebijakan pemerintah.
“Tidak ada pemotongan atau pengurangan. Justru anggaran pendidikan bertambah karena adanya program MBG,” ujar Lalu Hadrian, Rabu (18/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa struktur anggaran pendidikan saat ini mencakup berbagai program strategis, mulai dari MBG, sekolah rakyat, hingga gaji guru dan dosen.
Tetap Sesuai Amanat Konstitusi
Lalu Hadrian memastikan bahwa pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Total anggaran pendidikan nasional saat ini mencapai sekitar Rp760 triliun, yang telah dialokasikan dalam tahun anggaran berjalan.
“Sejak awal Presiden tidak memiliki rencana untuk mengganggu porsi anggaran pendidikan,” tegasnya.
Tambahan Anggaran di Sejumlah Kementerian
Ia juga mengungkapkan adanya tambahan belanja pendidikan di beberapa kementerian, khususnya di sektor pendidikan dasar dan menengah.
“Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp189 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan anggaran juga terjadi di kementerian lain yang terkait dengan sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi dan kebudayaan.
Efisiensi Tidak Boleh Ganggu Pendidikan
Di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor energi, pemerintah mendorong kebijakan efisiensi anggaran.
Namun, Lalu Hadrian menegaskan bahwa langkah efisiensi tersebut tidak boleh menyentuh sektor pendidikan.
“Silakan efisiensi dilakukan, tetapi jangan sampai mengurangi anggaran pendidikan,” ujarnya.
Program Pendidikan Tetap Berjalan
Meski menghadapi dinamika global dan tekanan fiskal, DPR memastikan bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Komisi X DPR RI juga terus melakukan pengawasan bersama kementerian dan lembaga terkait agar implementasi program, termasuk MBG, tetap tepat sasaran dan tidak mengganggu sektor pendidikan.
“Tidak ada yang terganggu oleh MBG. Kami terus mengawal agar semua program tetap berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya.
