Wacana bahwa Indonesia tidak mampu mengoperasikan kapal induk sebagaimana dikutip dalam sejumlah media asing perlu ditempatkan dalam kerangka analisis strategis yang lebih komprehensif. Pemerintah Indonesia memang tengah menjajaki akuisisi kapal induk ringan eks-Italia, ITS Giuseppe Garibaldi, sebagai bagian dari program modernisasi TNI Angkatan Laut. Laporan Channel News Asia menyebutkan bahwa kapal tersebut berpotensi diperoleh melalui skema kerja sama pertahanan dan bukan pembelian supercarrier baru dengan biaya fantastis seperti milik Amerika Serikat . Artinya, konteksnya adalah penguatan bertahap kapabilitas maritim, bukan pembangunan kekuatan ofensif besar-besaran.
Secara teknis, Giuseppe Garibaldi bukan kapal induk kelas berat seperti USS Gerald R. Ford atau HMS Queen Elizabeth, melainkan kapal induk ringan (light aircraft carrier) dengan displacement sekitar 13.000–14.000 ton. Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pesawat lepas landas pendek (STOVL) dan helikopter, sehingga kebutuhan logistik, awak, serta biaya operasionalnya jauh lebih rendah dibanding supercarrier. Sejumlah analis pertahanan menjelaskan bahwa platform ini lebih realistis bagi negara berkembang dengan kebutuhan pertahanan maritim regional . Dengan demikian, argumentasi bahwa Indonesia “tidak mampu” sering kali didasarkan pada asumsi keliru bahwa Indonesia ingin mengoperasikan kapal induk kelas global power.
Dari sisi kesiapan operasional, modernisasi TNI AL dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk penguatan armada kapal kombatan, peningkatan sistem persenjataan, serta integrasi teknologi drone tempur. Media internasional melaporkan bahwa Indonesia juga menjajaki penggunaan UAV maritim dan drone tempur yang kompatibel dengan platform kapal induk ringan, sehingga konsep operasionalnya lebih berbasis teknologi tanpa ketergantungan pada jet tempur berat . Model ini sejalan dengan tren peperangan modern yang semakin mengandalkan unmanned systems untuk efisiensi biaya dan fleksibilitas misi.
Lebih jauh lagi, argumentasi kekhawatiran “perlombaan senjata dengan Malaysia” tidak memiliki basis kebijakan resmi. Indonesia secara konsisten menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan pertahanan defensif. Dalam konteks geopolitik, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan jalur laut strategis seperti ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Kapal induk ringan dapat difungsikan sebagai mobile sea base untuk misi bantuan kemanusiaan, operasi SAR, pengamanan perairan, hingga respons bencana alam di wilayah terpencil . Ini berbeda dengan doktrin proyeksi kekuatan ofensif jarak jauh.
Pada akhirnya, narasi bahwa Indonesia tidak mampu mengoperasikan kapal induk lebih merupakan opini spekulatif daripada analisis berbasis data kemampuan militer aktual. Dengan pendekatan bertahap, peningkatan pelatihan personel, kerja sama internasional, serta adopsi teknologi UAV, Indonesia memiliki ruang strategis untuk mengoperasikan kapal induk ringan secara efektif dan terukur. Modernisasi ini sejalan dengan kebutuhan negara kepulauan besar untuk menjaga kedaulatan maritim dan stabilitas kawasan, bukan untuk memicu ketegangan regional.
