Wakil Menteri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Isyana Bagoes Oka, melakukan kunjungan kerja ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang digagas pemerintah. Dalam peninjauan itu, Isyana memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan bahan makanan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Ia menegaskan, kualitas dan prosedur yang diterapkan di lapangan harus konsisten agar tujuan utama program, yaitu peningkatan gizi masyarakat, dapat tercapai dengan baik.
Dalam keterangannya, Isyana menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya ditujukan bagi anak sekolah, tetapi juga menyasar kelompok rentan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, pencegahan stunting paling efektif dilakukan sejak dini, khususnya dalam seribu hari pertama kehidupan yang dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan 10 persen dari setiap dapur SPPG untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok tersebut. Isyana menilai, pendekatan ini penting agar upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dimulai dari fondasi kesehatan keluarga yang kuat.
Lebih lanjut, Isyana menyampaikan optimisme terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Berdasarkan data, tren penurunan sudah terlihat dari tahun 2023 ke 2024, dan diharapkan terus berlanjut pada 2025 seiring pelaksanaan program yang semakin terarah dan tepat sasaran. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG. “Jika setiap daerah serius menjalankan program ini dengan disiplin, maka cita-cita Indonesia bebas stunting bukan hal yang mustahil,” ujar Isyana dengan penuh keyakinan.
Dalam kunjungannya, Isyana juga menekankan pentingnya Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan bagi setiap dapur SPPG. Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa dapur pengolahan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Ia mengingatkan bahwa makanan bergizi tidak akan bermanfaat jika tidak diolah secara higienis. Oleh karena itu, BKKBN bersama Komisi IX DPR RI terus mendorong setiap SPPG untuk memiliki SLHS sebelum beroperasi penuh. Isyana menambahkan, perhatian terhadap aspek sanitasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama ibu dan anak, benar-benar aman.
Isyana turut menyaksikan langsung proses pengolahan makanan di dapur tersebut. Ia menilai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan sudah berjalan baik, terutama dalam hal pemisahan bahan makanan dan pengaturan waktu memasak. Sebagai contoh, proses memasak sayur dilakukan sejak dini hari, sekitar pukul 03.30, agar hasilnya tetap segar dan bergizi saat didistribusikan. Setelah matang, makanan tidak langsung ditutup, tetapi didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas untuk mencegah pembusukan. Di akhir kunjungannya, Isyana menegaskan bahwa pemantauan rutin di setiap SPPG merupakan kunci keberhasilan program MBG. Ia berharap seluruh pihak dapat menjalankan SOP secara konsisten agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar bergizi, aman, dan layak konsumsi.
