Jakarta — Di tengah meningkatnya tekanan energi global yang berdampak hingga ke dalam negeri, pemerintah mulai menyiapkan langkah adaptif yang tidak hanya efisien, tetapi juga tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Salah satu opsi yang kini mencuat adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur negara. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, melainkan bagian dari strategi besar menghadapi tantangan energi yang kian nyata.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial telah melakukan simulasi terkait skema tersebut. Simulasi ini berfokus pada pembagian proporsi antara bekerja dari kantor (WFO) dan WFH agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Sedang melakukan simulasi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul dalam program Newsline Metro TV, Kamis (26/3/2026). Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu aturan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sesuai arahan Presiden.
Langkah ini bukan tanpa dasar. Pemerintah melihat adanya urgensi untuk menekan konsumsi energi, terutama listrik dan bahan bakar, yang semakin tertekan akibat dinamika global. Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa upaya efisiensi sebenarnya telah dilakukan sebelumnya dan menunjukkan hasil signifikan. “Dulu waktu efisiensi tahun lalu saja kita bisa mengurangi pembayaran listrik itu cukup besar, bisa sampai Rp1 miliar,” ujarnya. Selain simulasi WFH, Kemensos juga telah mulai mengurangi penggunaan pendingin ruangan, listrik, hingga intensitas rapat.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman krisis energi global. Pembagian kerja antara WFO dan WFH diharapkan mampu menekan mobilitas harian, mengurangi konsumsi BBM, serta menekan beban listrik perkantoran tanpa mengorbankan pelayanan publik. Dengan kata lain, efisiensi tidak hanya dilakukan pada anggaran, tetapi juga pada pola kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Meski demikian, kebijakan ini tidak lepas dari potensi pertanyaan publik, terutama terkait efektivitas pelayanan jika WFH diterapkan. Namun, simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan pengaturan yang tepat, pelayanan tetap dapat berjalan optimal. Teknologi digital dan sistem kerja fleksibel menjadi kunci dalam memastikan bahwa produktivitas tidak menurun, bahkan berpotensi meningkat jika dikelola dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa skema WFH telah dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Mayoritas kementerian disebut telah sepakat terhadap penerapan satu hari WFH nasional, meskipun hari pelaksanaannya belum diumumkan. “Saya tidak mau menyebutkan harinya dulu. Hasil rapat ini harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.
Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi energi dan keberlanjutan pelayanan publik. Dengan menunggu arahan resmi Presiden, langkah ini diharapkan segera memiliki payung hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara nasional. Jika terealisasi, WFH satu hari dalam sepekan bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bisa menjadi model kerja masa depan yang lebih hemat energi dan adaptif terhadap krisis global.
