Jakarta — Kebijakan pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai sebagai langkah strategis untuk menghemat energi nasional di tengah dinamika global. Penilaian tersebut disampaikan Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya, pada Selasa (2/4/2026).
Kebijakan ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap dampak konflik global, khususnya di sektor energi.
“Kalau melihat proyeksi kelebihannya, WFH satu hari seminggu bisa jadi langkah yang cukup masuk akal untuk saat ini,” ujar Andy.
Ia menambahkan, penerapan WFH juga berpotensi diperluas bagi jenis ASN tertentu, khususnya yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik.
“Namun untuk jenis-jenis ASN fungsional malah bisa ditingkatkan menjadi dua hari, kecuali ASN layanan publik yang memerlukan kehadirannya di kantor,” jelasnya.
Menurut Andy, manfaat kebijakan WFH tidak hanya terbatas pada penghematan energi, tetapi juga berdampak pada efisiensi mobilitas dan peningkatan fleksibilitas kerja.
“Dengan WFH, pemerintah bisa menghemat energi nasional, meningkatkan fleksibilitas kerja, dan mendorong digitalisasi kerja. Selain itu, WFH juga bisa membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara,” ungkapnya.
Kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai diberlakukan pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Sejumlah sektor layanan publik dan sektor strategis tetap dikecualikan guna menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Secara historis, kebijakan kerja fleksibel mulai banyak diterapkan sejak pandemi COVID-19, yang mendorong percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk kembali mengadopsi skema kerja serupa dalam konteks efisiensi energi nasional.
Dari sisi dampak, kebijakan ini diperkirakan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas harian ASN, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kota-kota besar. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital serta disiplin kerja aparatur.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi WFH, termasuk kemungkinan perluasan kebijakan ke sektor non-pemerintah, serta penguatan sistem kerja digital guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
