Jakarta — Di tengah luka panjang yang belum juga sembuh di tanah Palestina, dunia kerap terbelah antara kepentingan dan kemanusiaan. Banyak negara bersuara lantang, namun tak sedikit pula yang memilih diam atau sekadar menjadi penonton. Dalam situasi yang sarat emosi dan ketidakpastian ini, langkah Prabowo Subianto mempertahankan posisi Indonesia di Board of Peace menghadirkan secercah harapan—bahwa diplomasi yang tenang, namun konsisten, masih bisa menjadi jalan memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
Keputusan tersebut muncul dari pernyataan Presiden Prabowo pada pertengahan Maret 2026 di Jakarta, yang menegaskan alasan Indonesia tetap berada dalam forum internasional tersebut. Ia menyampaikan bahwa keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace bukan tanpa tujuan, melainkan untuk memastikan Indonesia tetap memiliki ruang pengaruh dalam mendorong solusi jangka panjang berupa kemerdekaan Palestina melalui pendekatan dua negara. Pernyataan ini kemudian mendapat tanggapan dari Dave Akbarshah Fikarno Laksono, yang mewakili pandangan Komisi I DPR RI. Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi diplomasi yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia—tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Dalam konteks ini, Indonesia juga menegaskan tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun, demi menjaga independensi dan stabilitas kawasan.
Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar hadir dalam forum global, melainkan berusaha memainkan peran strategis. Dengan tetap berada di meja perundingan internasional, Indonesia memiliki peluang nyata untuk memengaruhi arah kebijakan global terkait konflik Palestina. Ini bukan sekadar simbol, melainkan langkah konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan. Selain itu, keputusan untuk tidak bergabung dalam aliansi militer mempertegas bahwa Indonesia ingin menjaga keseimbangan, menghindari polarisasi, serta tetap fokus pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Dalam kerangka ini, diplomasi Indonesia bukanlah tindakan pasif, melainkan strategi aktif yang mengedepankan pengaruh tanpa konfrontasi.
Namun, tidak sedikit yang meragukan efektivitas langkah ini. Sebagian pihak mungkin beranggapan bahwa berada dalam forum yang dibentuk oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat justru membatasi ruang gerak Indonesia, atau bahkan berpotensi mengaburkan sikap tegas terhadap Palestina. Keraguan ini wajar, mengingat dinamika geopolitik yang kompleks. Akan tetapi, argumen tersebut dapat dipatahkan dengan melihat prinsip dasar diplomasi: perubahan sering kali lebih efektif diperjuangkan dari dalam daripada dari luar. Dengan tetap berada di dalam forum tersebut, Indonesia justru memiliki akses langsung untuk menyuarakan kepentingan Palestina dan mendorong solusi damai secara berkelanjutan. Ini adalah bentuk realisme diplomatik yang tidak mengorbankan idealisme.
Pada akhirnya, langkah Indonesia ini adalah pengingat bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan suara keras atau kekuatan militer. Terkadang, keteguhan dalam prinsip, konsistensi dalam sikap, dan kecerdasan dalam strategi justru menjadi senjata paling ampuh. Dunia membutuhkan lebih banyak negara yang berani berdiri di tengah—tidak terjebak dalam kepentingan sempit, tetapi tetap berpihak pada keadilan. Indonesia telah memilih jalannya. Kini, pertanyaannya adalah: akankah dunia ikut mendengar, atau kembali membiarkan harapan itu berjalan sendiri?
