Jakarta – Serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari 2026 kembali memantik perhatian dunia terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah. Konflik ini tidak hanya mencerminkan rivalitas lama, tetapi juga menegaskan pergeseran peta kekuatan global yang semakin kompleks.
Dalam perkembangan terbaru, Iran terlihat semakin mempererat hubungan strategis dengan Rusia dan China sebagai penyeimbang dominasi Barat. Pola aliansi ini memperlihatkan bahwa konflik di kawasan tidak lagi bersifat regional semata, melainkan telah terhubung dengan kepentingan kekuatan besar dunia.
Sejak Revolusi Iran 1979, hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memang berada dalam kondisi permusuhan. Sebaliknya, Iran membangun kerja sama erat dengan Rusia dan China, terutama di sektor energi dan teknologi, termasuk dalam pengembangan program nuklir.
Menurut pengamat internasional, kerja sama tersebut mulai menguat sejak 1990-an ketika Iran kehilangan dukungan dari negara-negara Barat. Sejak saat itu, berbagai proyek strategis seperti pembangunan fasilitas nuklir Bushehr dengan Rusia serta transfer teknologi dari China menjadi bagian penting dalam penguatan posisi Iran.
Tekanan Sanksi dan Ketegangan Global
Langkah Iran tersebut memicu respons keras dari Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sektor energi Iran. Kebijakan ini bahkan sempat menimbulkan friksi dengan negara-negara Eropa karena dianggap mengganggu kedaulatan ekonomi mereka.
Di sisi lain, Israel secara konsisten memandang program nuklir Iran sebagai ancaman serius. Kekhawatiran ini turut memicu berbagai langkah militer dan diplomatik, termasuk kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.
Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga merasakan dampak ketegangan tersebut. Kekhawatiran terhadap potensi kekuatan nuklir Iran menjadi salah satu faktor yang mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab dalam beberapa tahun terakhir.
Indonesia Ambil Sikap Hati-hati
Di tengah eskalasi konflik yang semakin meluas dan tidak menentu, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menunda pengiriman 8.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian di Gaza bersama International Stabilization Force (ISF).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam melindungi keselamatan prajurit.
“Semua di hold. Di hold,” ujar Prasetyo di Jakarta.
Penundaan ini dinilai sebagai langkah realistis dan bertanggung jawab, mengingat kondisi keamanan di kawasan yang terus memburuk akibat eskalasi konflik antara berbagai aktor global dan regional.
Mengirim pasukan di tengah situasi yang belum stabil berpotensi menempatkan personel Indonesia dalam risiko tinggi, terutama dengan meningkatnya intensitas serangan lintas negara serta ketidakpastian garis konflik.
Fokus pada Keselamatan dan Stabilitas
Keputusan pemerintah juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam diplomasi pertahanan Indonesia, yang tetap berkomitmen pada misi perdamaian dunia, namun tidak mengabaikan faktor keselamatan personel.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memprioritaskan stabilitas dan perhitungan matang dalam setiap keterlibatan internasional, terutama di wilayah dengan tingkat konflik tinggi seperti Timur Tengah.
Kawasan Tetap Jadi Titik Panas Dunia
Dengan keterlibatan Amerika Serikat, Israel, Iran, serta dukungan tidak langsung dari kekuatan besar seperti Rusia dan China, Timur Tengah diperkirakan akan terus menjadi titik panas geopolitik global.
Pengamat menilai bahwa tanpa adanya upaya de-eskalasi yang serius, konflik berpotensi meluas dan berdampak lebih besar terhadap stabilitas dunia.
Dalam konteks ini, keputusan Indonesia untuk menunda pengiriman pasukan ke Gaza menjadi langkah strategis yang mencerminkan keseimbangan antara komitmen perdamaian dan perlindungan nasional.
