DAIRI – Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Dairi menggelar rapat pembahasan progres Program Strategis Nasional Koperasi Merah Putih di ruang rapat Bupati Dairi, Senin (23/2/2026). Rapat dipimpin Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin.
Sekda menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan memantau perkembangan pembangunan koperasi di wilayah Dairi sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target. Ia menegaskan program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa.
“Program ini sangat mulia karena bertujuan mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Dairi, lanjutnya, mendukung penuh percepatan pembangunan koperasi tersebut. Ia meminta seluruh pihak terkait segera menuntaskan persiapan administrasi, dokumen, serta perizinan yang menjadi syarat pembangunan, termasuk memperkuat koordinasi dengan pihak Kodim setempat.
Target 221 Koperasi di Dua Kabupaten
Komandan Kodim 0206/Dairi, Letkol Czi Nanang Sujarwanto, menjelaskan wilayah kerja Kodim meliputi Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan total target pembangunan 221 koperasi.
Secara khusus untuk Kabupaten Dairi, target pembangunan mencapai 169 unit bangunan koperasi. Dari jumlah tersebut, 101 lokasi telah masuk dalam portal pemetaan lahan, 81 unit berada pada tahap progres pembangunan, dan 20 unit dinyatakan siap dibangun.
Menurut Dandim, percepatan pembangunan akan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan agar target program dapat tercapai tepat waktu.
Dorong Ekonomi Desa
Program Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan usaha masyarakat desa. Dengan tersedianya fasilitas koperasi yang representatif, diharapkan aktivitas ekonomi warga semakin berkembang dan kesejahteraan meningkat.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan target pembangunan nasional di sektor ekonomi kerakyatan.
