BOGOR, 19 Maret 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, difokuskan untuk melindungi warga sipil dan bukan untuk melucuti senjata kelompok Hamas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi terbuka bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab” di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (19/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi Board of Peace merupakan bagian dari konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menyebut Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian selama mendapat persetujuan dari seluruh pihak terkait.
“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Kita siap kirim pasukan perdamaian, asal semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa persetujuan tersebut mencakup otoritas Palestina, negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam BoP, serta penerimaan dari Hamas sebagai pihak yang memiliki kontrol de facto di Gaza. “De facto, Hamas harus menerima kita. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan adanya batasan nasional (national caveats) dalam keterlibatan Indonesia. Ia memastikan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi militer maupun upaya pelucutan senjata terhadap Hamas. “Kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kita tidak mau ikut dalam pengambilan senjata dari Hamas. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun.”
Rencana pengiriman pasukan yang dipersiapkan hingga 8.000 personel TNI tersebut semula ditujukan untuk bergabung dalam misi stabilisasi internasional. Namun, pelaksanaannya saat ini ditangguhkan menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel.
“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold,” kata Presiden.
Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan terhadap Palestina juga menjadi bagian dari amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
Penangguhan pengiriman pasukan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mempertimbangkan aspek keamanan, kesiapan operasional, serta dinamika geopolitik kawasan. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan membuka kemungkinan pengiriman pasukan apabila kondisi dinilai lebih kondusif serta telah memperoleh mandat internasional yang jelas.
