BOGOR, 19 Maret 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, bukan bertujuan untuk melucuti senjata Hamas, melainkan untuk melindungi warga sipil. Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi terbuka di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, di tengah keputusan pemerintah menangguhkan sementara rencana tersebut akibat eskalasi konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel.
Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berakar pada komitmen historis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menyebut keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari upaya diplomatik dan kemanusiaan yang konsisten. “Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, terdapat sejumlah syarat utama sebelum pasukan dikirimkan, termasuk persetujuan dari para pemangku kepentingan di Palestina serta negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam BoP, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir. Ia juga menekankan pentingnya penerimaan dari pihak Hamas sebagai aktor de facto di Gaza. “Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegasnya.
Prabowo menambahkan bahwa Indonesia menetapkan batasan nasional atau national caveats dalam keterlibatannya. Dalam hal ini, Indonesia memilih untuk tidak terlibat dalam operasi militer maupun upaya pelucutan senjata terhadap Hamas. “Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya. Ia juga menegaskan, “Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun.”
Rencana pengiriman pasukan yang diperkirakan mencapai 8.000 personel TNI tersebut sebelumnya disiapkan untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF). Namun, situasi geopolitik yang memburuk, khususnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat–Israel, mendorong pemerintah untuk menunda pelaksanaan rencana tersebut setelah melalui konsultasi dengan berbagai pihak internasional.
“Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” kata Presiden.
Secara historis, Indonesia dikenal sebagai salah satu kontributor aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB. Keterlibatan dalam konflik Palestina juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Dalam konteks ini, pengiriman pasukan perdamaian menjadi bagian dari strategi diplomasi pertahanan sekaligus kontribusi terhadap stabilitas kawasan.
Penangguhan pengiriman pasukan berdampak pada fokus kebijakan pemerintah yang saat ini lebih diarahkan pada diplomasi internasional dan bantuan kemanusiaan. Di dalam negeri, langkah ini juga mencerminkan upaya menjaga keselamatan personel TNI serta memastikan kesiapan operasional yang optimal sebelum diterjunkan ke wilayah konflik aktif.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Gaza dan kawasan Timur Tengah. Pengiriman pasukan perdamaian akan dipertimbangkan kembali apabila kondisi keamanan membaik, seluruh pihak terkait memberikan persetujuan, serta mandat resmi dari PBB telah diperoleh.
