Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pertanahan melaksanakan pengukuran lahan milik SMA Negeri Meepago sebagai langkah awal penguatan legalitas aset pendidikan. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 28 November 2025 ini difokuskan pada penentuan batas tanah, penegasan status kepemilikan, serta penataan ruang untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas sekolah. Langkah ini diambil agar setiap proses pengembangan infrastruktur pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat dan bebas dari potensi sengketa.
Pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh tim teknis yang terdiri atas petugas survei, pejabat struktural, dan unsur pemerintah setempat yang berkolaborasi memastikan ketelitian setiap tahapan. Proses dimulai dengan verifikasi koordinat lapangan, pencocokan peta bidang tanah, hingga pemeriksaan kondisi fisik area yang akan dibangun. Kehadiran warga pemilik hak ulayat dan tokoh masyarakat menjadi bentuk pengawasan langsung agar kegiatan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan pondasi penting sebelum dimulainya pembangunan fasilitas pendidikan pada tahun anggaran 2026. Kepastian status lahan dinilai krusial untuk mencegah munculnya persoalan hukum di masa mendatang dan memastikan program pembangunan berjalan efektif. Pemerintah menekankan bahwa setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian demi menjaga kepercayaan masyarakat serta kualitas proses perencanaan.
Sementara itu, Dinas Pertanahan memastikan seluruh tahapan pengukuran mengikuti standar pertanahan nasional mulai dari identifikasi batas, pengambilan data teknis, hingga penyusunan laporan hasil survei. Data yang dihimpun akan diolah menjadi dokumen pertanahan resmi sebagai dasar legal pembangunan SMA Negeri Meepago. Prosedur ini diharapkan mampu menghadirkan kejelasan administratif yang mendukung tertib pengelolaan aset pemerintah.
Kegiatan pengukuran ini berlangsung lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar yang menaruh harapan besar terhadap kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis sinergi antara pemilik hak ulayat, pemerintah daerah, dan instansi teknis dapat terus terjaga untuk mempercepat pembangunan sekolah serta meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi generasi muda Papua Tengah.
