Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui berbagai program pendidikan, salah satunya Sekolah Rakyat (SR). Program ini dirancang khusus untuk memberi kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memperoleh pendidikan layak, bermutu, dan berasrama. Salah satu langkah konkret yang telah direalisasikan adalah penyelesaian rehabilitasi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Kompleks Si Jalak Harupat, Jawa Barat, yang kini siap digunakan sebagai pusat pembinaan dan pendidikan karakter generasi muda.
PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis I Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Subandi, menjelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh, meliputi asrama, ruang belajar, serta fasilitas penunjang kegiatan pendidikan. Gedung SRT ini memanfaatkan bangunan eksisting milik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang kemudian dialihfungsikan menjadi sekolah. “Jadi ruang kelasnya, dapurnya maupun asramanya sebenarnya sudah ada di lingkungan KONI. Namun, karena sebelumnya bukan diperuntukkan untuk kegiatan belajar, maka kami lakukan rehabilitasi agar sesuai dengan standar sekolah rakyat,” jelas Subandi.
SRT 16 Si Jalak Harupat kini mampu menampung 150 siswa, terbagi menjadi dua jenjang pendidikan yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Wakil Kepala Sekolah, Fikri Ramdani Firdaus, menjelaskan bahwa terdapat enam rombongan belajar (rombel), masing-masing tiga kelas di setiap jenjang. Seluruh peserta didik merupakan anak-anak dari keluarga prasejahtera (desil 1 dan desil 2) yang berasal dari Kabupaten Bandung dan sekitarnya. “Kami bahkan telah melakukan kunjungan langsung ke rumah para siswa untuk melihat kondisi keluarga mereka, agar bisa menyesuaikan pola pendidikan yang paling tepat,” ujar Fikri.
Selain fasilitas pendidikan, sekolah ini juga memperhatikan kesejahteraan siswa dan hubungan dengan orang tua. Fikri menyebut bahwa kunjungan orang tua telah dijadwalkan sebulan sekali, dan biaya transportasinya ditanggung oleh Jaminan Sosial (Jamsos). Dengan kebijakan ini, interaksi keluarga tetap terjaga meski siswa tinggal di asrama. “Jika kunjungan dilakukan sesuai jadwal, maka biayanya ditanggung Jamsos. Namun, jika di luar jadwal, maka ditanggung mandiri oleh orang tua,” imbuhnya.
Sementara itu, para siswa juga mendapat uang saku bulanan sebesar Rp150.000 untuk menunjang kebutuhan sehari-hari di sekolah. Meskipun masih dalam tahap awal, SRT 16 menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah mengintegrasikan pendekatan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan dalam satu sistem. Program Sekolah Rakyat bukan hanya menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi juga menanamkan nilai kemandirian dan kesetaraan sosial, agar setiap anak—tanpa memandang latar belakang ekonomi—dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
