Jakarta — Ketika dunia kembali diguncang konflik geopolitik dan harga energi melonjak, kekhawatiran masyarakat terhadap naiknya harga bahan bakar menjadi hal yang sulit dihindari. Bagi banyak keluarga Indonesia, kenaikan harga BBM bukan sekadar angka di papan pengumuman SPBU, melainkan beban nyata yang memengaruhi biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga daya beli sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara menjadi sangat dinantikan agar gejolak global tidak langsung berubah menjadi tekanan ekonomi bagi masyarakat.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berencana menambah porsi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Pernyataan ini disampaikan dalam siniar Bukan Abuleke yang ditayangkan di kanal YouTube Kementerian ESDM pada Kamis, 12 Maret 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap memanasnya konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari yang memicu gangguan pasokan minyak global, terutama setelah Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur penting distribusi minyak dunia. Situasi tersebut menyebabkan harga minyak dunia berfluktuasi tajam. Dalam beberapa hari terakhir harga minyak sempat menyentuh US$120 per barel sebelum kembali turun, sementara harga minyak Brent pada siang hari tercatat berada di level sekitar US$100,52 per barel.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan hadir untuk menjaga stabilitas harga energi dengan menambah anggaran subsidi jika diperlukan. Menurutnya, meskipun harga minyak dunia sudah melampaui US$100 per barel, kondisi tersebut masih dapat ditangani oleh negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$70 per barel. Kenaikan harga minyak dunia tentu memberi tekanan terhadap anggaran negara, namun pemerintah menilai langkah mempertahankan harga BBM subsidi tetap stabil merupakan kebijakan yang penting, terutama karena masyarakat sedang menjalani bulan Ramadan dan bersiap menghadapi Idulfitri. Dengan meningkatnya mobilitas dan kebutuhan masyarakat pada periode tersebut, stabilitas harga energi menjadi faktor krusial untuk menjaga kesejahteraan publik.
Kebijakan ini juga diperkuat oleh pandangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan bahwa pemerintah masih berpegang pada asumsi ICP dalam APBN sebesar US$70 per barel. Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan konflik global yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia. Durasi perang, menurutnya, akan menjadi faktor penting yang menentukan seberapa besar dampaknya terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia. Kenaikan harga minyak mentah memang dapat meningkatkan beban subsidi energi dan kompensasi pemerintah. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor minyak dan gas. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menghitung berbagai skenario apabila konflik berkepanjangan mendorong harga minyak semakin tinggi.
Meski demikian, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan keberlanjutan kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Kekhawatiran muncul bahwa tambahan subsidi dapat memperberat beban APBN. Namun pemerintah menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak langsung gejolak global. Apalagi harga BBM non-subsidi sendiri sejak 2022 sudah mengikuti mekanisme pasar, sehingga beban penyesuaian harga sebagian telah diserap oleh sistem tersebut.
Pada akhirnya, keputusan menambah subsidi BBM bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi daya beli masyarakat. Di tengah dunia yang dipenuhi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi, langkah pemerintah menjaga stabilitas harga BBM menjadi upaya penting untuk memastikan bahwa gejolak global tidak sepenuhnya dibebankan kepada rakyat. Dengan kebijakan yang berhati-hati dan pemantauan situasi internasional secara terus-menerus, diharapkan masyarakat Indonesia tetap dapat menjalani aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang meskipun dunia sedang menghadapi krisis energi.
