JAKARTA, 25 Maret 2026 — Pemerintah tengah mengkaji kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengimbau sektor swasta menerapkannya, sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai kebijakan WFH memiliki dampak turunan yang signifikan terhadap kelompok pekerja, khususnya sektor informal dan padat karya. Ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada kesiapan pemerintah memberikan kompensasi sosial.
“Jawabannya bukan WFH untuk hemat BBM, tapi alokasikan subsidi transportasi publik secara besar-besaran. WFH bisa turunkan produktivitas dan membuat pelaku usaha informal dan padat karya terdampak. Kecuali pemerintah mau berikan kompensasi BSU ya, Rp 3,5 juta per bulan ke pekerja selama 6 bulan,” ujar Bhima.
Bhima juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif kebijakan berbasis subsidi transportasi publik seperti yang pernah diterapkan Spanyol pada 2022 saat krisis energi akibat perang Ukraina. Selain itu, ia mendorong percepatan transisi energi melalui elektrifikasi kendaraan, merujuk pada pengalaman Swedia yang memiliki penetrasi kendaraan listrik tinggi.
Sementara itu, Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai kebijakan WFH tidak dapat dilihat semata dari sisi efektivitas penghematan BBM, melainkan harus disesuaikan dengan dinamika krisis global yang berkembang.
“Pemerintah pasti tengah mengkaji dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan kontingensi dan terus memonitor perkembangan (perang) yang terjadi. Jadi, ini bukan masalah efektif atau tidak efektif, tapi melihat perkembangan dan kebutuhan,” kata Pri Agung.
Ia menambahkan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan keamanan pasokan energi nasional melalui jalur diplomasi dengan negara produsen. “Fokus pemerintah sekarang ini saya kira juga akan pada bagaimana bisa mendapatkan dan mengamankan pasokan migas dari pasar global terlebih dahulu. Diplomasi dengan negara-negara yang menghasilkan atau surplus migas perlu lebih diintensifkan,” ujarnya.
Rencana kebijakan WFH ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik, termasuk potensi gangguan distribusi melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi global. Indonesia sebagai negara net importir minyak sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan BBM.
Secara historis, kebijakan WFH pernah diterapkan secara luas selama pandemi Covid-19 dan terbukti mampu menekan mobilitas serta konsumsi energi. Namun, dalam konteks saat ini, dampaknya dinilai lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi harian masyarakat.
Bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi menurunkan biaya transportasi bagi pekerja formal, tetapi di sisi lain dapat mengurangi pendapatan sektor informal seperti transportasi umum, pedagang kaki lima, dan usaha kecil yang bergantung pada mobilitas pekerja. Tanpa intervensi tambahan, kebijakan ini berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi.
Pemerintah ke depan diperkirakan akan mengkaji kombinasi kebijakan, termasuk subsidi transportasi publik, bantuan sosial bagi pekerja terdampak, serta percepatan transisi energi. Selain itu, langkah diplomasi energi dan penguatan cadangan strategis BBM akan menjadi bagian dari strategi nasional untuk menghadapi potensi krisis energi global.
