Lombok Timur — Di tengah ketimpangan ekonomi antara kota dan desa yang masih terasa hingga hari ini, masyarakat desa sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam menghadapi fluktuasi harga dan terbatasnya akses pasar. Petani dan pelaku usaha kecil kerap harus menjual hasil produksi dengan harga rendah karena panjangnya rantai distribusi, sementara kebutuhan sehari-hari justru dibeli dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. Dalam konteks inilah, kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih menjadi harapan baru untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi gotong royong yang selama ini menjadi jati diri bangsa.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan pemerintah pusat yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Program ini dibahas dalam hearing antara Dewan Koperasi Indonesia Daerah Lombok Timur dan Komisi III DPRD Lombok Timur pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam forum tersebut, Letkol Inf Eky Anderson menjelaskan bahwa koperasi desa merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan mengembalikan sistem perekonomian Indonesia sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa yang tidak hanya menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga membeli hasil pertanian dan perkebunan masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, rantai distribusi yang selama ini panjang dapat dipangkas sehingga harga barang menjadi lebih stabil dan petani mendapatkan nilai jual yang lebih layak. Sistem distribusi tersebut nantinya juga akan didukung oleh pusat distribusi di tingkat kabupaten yang berfungsi menampung barang dari pabrik sebelum disalurkan ke koperasi desa.
Kehadiran koperasi desa memiliki potensi besar dalam memperbaiki struktur ekonomi masyarakat pedesaan. Pertama, koperasi dapat menjadi sarana distribusi barang kebutuhan masyarakat secara lebih efisien karena barang diperoleh langsung dari pabrik tanpa melalui banyak perantara. Hal ini memungkinkan masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dan stabil. Kedua, koperasi desa juga berfungsi sebagai pembeli hasil produksi masyarakat seperti hasil pertanian dan perkebunan dengan harga yang lebih adil. Dengan adanya jaminan pasar melalui koperasi, para petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak yang sering menentukan harga secara sepihak. Ketiga, keuntungan dari koperasi tidak akan terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi akan kembali kepada masyarakat melalui sistem pembagian hasil kepada para anggota. Dengan mekanisme ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan secara kolektif.
Namun demikian, pelaksanaan program koperasi desa tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Dalam hearing tersebut terungkap bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia serta kebutuhan pembiayaan awal untuk membangun dan mengelola koperasi secara profesional. Kepala Dinas Koperasi Lombok Timur Farida Ariani menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi. Meski pelatihan telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi, cakupannya masih terbatas karena baru melibatkan sebagian koperasi sebagai sampel. Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyiapkan tenaga pendamping koperasi untuk membantu pengembangan koperasi desa di berbagai daerah. Di sisi lain, pembangunan sarana koperasi juga terus berjalan. Kodim Lombok Timur bahkan telah membangun lebih dari seratus titik koperasi desa dengan berbagai tingkat progres, dan sebagian di antaranya hampir selesai serta siap beroperasi dalam waktu dekat.
Sebagian pihak mungkin meragukan apakah koperasi desa benar-benar mampu bersaing dengan jaringan ritel modern yang saat ini mendominasi distribusi barang kebutuhan masyarakat. Keraguan tersebut wajar muncul mengingat koperasi sering kali dianggap kurang efisien atau kurang profesional dalam pengelolaannya. Namun, konsep Koperasi Desa Merah Putih justru dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut melalui sistem distribusi yang terintegrasi, dukungan pemerintah, serta pendampingan kepada pengurus koperasi. Dengan adanya pusat distribusi di tingkat kabupaten dan jaminan penyerapan hasil produksi masyarakat, koperasi desa memiliki peluang besar untuk menjadi pemain penting dalam perekonomian lokal. Lebih dari itu, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari kemampuan bersaing dengan ritel modern, tetapi dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi anggotanya.
Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan upaya menghidupkan kembali nilai dasar perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ketika koperasi benar-benar dikelola secara profesional dan didukung oleh masyarakat, lembaga ini dapat menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan bersama, baik dari pemerintah, pengurus koperasi, maupun masyarakat desa itu sendiri. Dengan semangat kebersamaan dan pengelolaan yang baik, koperasi desa dapat menjadi jalan menuju ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
