Bogor — Di tengah pusaran politik global yang kian kompleks, sikap tegas sebuah negara menjadi penentu arah masa depannya. Bagi Indonesia, menjaga kepentingan nasional bukan sekadar pilihan, melainkan prinsip yang tidak bisa ditawar. Ketika banyak negara terjebak dalam kompromi yang merugikan, ketegasan menjadi simbol kedaulatan. Pernyataan pemimpin bangsa dalam forum internasional bukan hanya pesan diplomatik, tetapi juga cerminan keberanian untuk berdiri di atas kepentingan rakyat sendiri.
Dalam pernyataan yang disampaikan di Hambalang, Bogor, pada 19 Maret 2026, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia siap keluar dari Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh Donald Trump, jika dinilai tidak memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak harus menunggu kesepakatan seluruh anggota Group of Eight lainnya. Menurutnya, apabila forum tersebut tidak lagi memberikan harapan, bahkan berpotensi kontraproduktif, maka Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri. Sikap ini juga didasari pertimbangan bahwa setiap keterlibatan internasional harus selaras dengan kepentingan Indonesia dan perjuangan yang lebih luas, termasuk dukungan terhadap Palestina.
Pernyataan ini menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang semakin berani dan mandiri. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi peserta dalam forum global, tetapi aktif menilai apakah keikutsertaan tersebut memberikan dampak nyata. Ketegasan untuk keluar dari forum yang tidak produktif mencerminkan efisiensi diplomasi—bahwa waktu, energi, dan sumber daya negara harus digunakan untuk hal yang benar-benar memberi manfaat. Selain itu, posisi ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam membela prinsip keadilan, terutama dalam isu-isu internasional yang menyangkut kemanusiaan.
Sebagian pihak mungkin memandang langkah ini sebagai risiko yang dapat mengurangi peran Indonesia di panggung global. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Justru dengan bersikap selektif, Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi internasional bukan sekadar formalitas, melainkan harus berdampak nyata. Keterlibatan yang tidak strategis justru berpotensi melemahkan posisi negara jika hanya menghabiskan sumber daya tanpa hasil yang jelas. Dengan demikian, keputusan untuk keluar bukanlah bentuk mundur, melainkan strategi untuk memperkuat fokus dan efektivitas diplomasi.
Pada akhirnya, sikap tegas ini menjadi pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan pihak lain. Di tengah dunia yang penuh kepentingan, keberanian untuk berkata “cukup” adalah bentuk kedaulatan yang sesungguhnya. Langkah ini bukan hanya tentang keluar dari sebuah forum, tetapi tentang memastikan bahwa setiap langkah Indonesia di panggung global selalu berpihak pada rakyat, prinsip keadilan, dan masa depan bangsa.
