Jakarta — Konflik berkepanjangan di berbagai wilayah dunia selalu meninggalkan dampak kemanusiaan yang mendalam. Ketika ketegangan bersenjata terus meningkat dan masyarakat sipil menjadi korban, peran negara-negara yang menjunjung tinggi perdamaian menjadi semakin penting. Indonesia, yang sejak lama dikenal aktif dalam berbagai misi perdamaian internasional, kembali menunjukkan kesiapannya untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas global sekaligus membantu masyarakat yang terdampak konflik.
Komitmen tersebut terlihat dari kesiapan sekitar 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah dipersiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pasukan tersebut siap diberangkatkan apabila diperlukan dalam kerangka pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang diinisiasi oleh Board of Peace (BoP). Namun hingga kini belum ada kepastian waktu keberangkatan karena pemerintah masih menunggu perkembangan situasi dari BoP. Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat ditemui di Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026). Pemerintah Indonesia terus memantau dinamika internasional yang berkembang sebelum mengambil keputusan mengenai pengiriman pasukan.
Situasi geopolitik global yang semakin kompleks menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses tersebut. Menurut Sjafrie, dinamika di Board of Peace saat ini sangat tinggi, terutama setelah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan langkah agar setiap keputusan tetap selaras dengan kepentingan nasional. Di sisi lain, kesiapan pasukan TNI telah dilakukan sejak awal atas instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat segera merespons jika diminta berpartisipasi dalam misi stabilisasi internasional.
Kesiapan tersebut menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia tidak hanya sebatas komitmen diplomatik, tetapi juga kesiapan nyata di lapangan. Partisipasi dalam misi perdamaian internasional tidak sekadar berkaitan dengan operasi militer, melainkan juga membawa nilai kemanusiaan yang lebih luas. Sjafrie menegaskan bahwa tugas yang dijalankan dalam misi seperti ini harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap masyarakat sipil serta upaya menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah konflik.
Meski demikian, beberapa pihak mempertanyakan apakah keterlibatan dalam misi stabilisasi di kawasan konflik yang sangat kompleks akan membawa risiko bagi Indonesia. Keraguan tersebut tidak dapat diabaikan, terutama mengingat situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih penuh ketidakpastian. Namun pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah akan diambil secara hati-hati dan melalui penilaian menyeluruh terhadap perkembangan situasi global. Selain itu, prioritas diplomasi Indonesia saat ini juga mencakup perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak konflik.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa pembahasan terkait Board of Peace untuk sementara ditangguhkan karena pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah. Pemerintah juga terus menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna memastikan keselamatan warga negara Indonesia di wilayah tersebut jika terjadi eskalasi situasi.
Pada akhirnya, kesiapan ribuan prajurit TNI untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di Gaza mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendukung stabilitas dan perdamaian dunia. Namun langkah tersebut tetap harus dilakukan dengan perhitungan matang, mengingat kompleksitas konflik yang sedang berlangsung. Dengan memadukan pendekatan diplomasi, kemanusiaan, dan kesiapan pertahanan, Indonesia berupaya menjalankan perannya di panggung internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan keselamatan warganya.
