Di tengah dunia yang diliputi konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan, ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul: apakah bangsa-bangsa di dunia akan memilih menjadi penonton, atau menjadi bagian dari solusi? Ketika masyarakat sipil menjadi korban, ketika stabilitas kawasan terguncang, dunia membutuhkan negara-negara yang berani berdiri bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi untuk membangun jalan damai.
Dalam konteks konflik yang berkepanjangan di Gaza, pembentukan Board of Peace (BoP) menjadi salah satu upaya internasional untuk mengawal proses stabilisasi, rekonstruksi, dan penguatan tata kelola pascakonflik. Indonesia secara resmi menyatakan bergabung dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap perdamaian global dan dukungan terhadap solusi yang berkeadilan. Selain itu, muncul pula wacana keterlibatan dalam International Stabilisation Force (ISF) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan apabila disepakati secara internasional.
Langkah ini layak didukung karena sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi identitas Indonesia sejak awal kemerdekaan. Bebas berarti tidak terikat pada blok kekuatan tertentu. Aktif berarti berperan nyata dalam menciptakan ketertiban dunia. Keikutsertaan dalam Board of Peace bukanlah bentuk keberpihakan politik terhadap salah satu kekuatan global, melainkan perwujudan komitmen terhadap solusi damai dan perlindungan kemanusiaan. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam misi perdamaian dunia melalui pasukan penjaga perdamaian PBB, sehingga partisipasi dalam upaya stabilisasi bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari rekam jejak diplomasi dan kontribusi internasional.
Memang, ada kritik yang muncul. Sebagian pihak mempertanyakan transparansi, legalitas forum, hingga potensi beban anggaran negara. Kekhawatiran tersebut adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun pemerintah telah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak berarti membebani negara dengan kewajiban finansial yang tidak rasional, dan seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum internasional serta kepentingan nasional. Selain itu, keterlibatan Indonesia justru memberikan ruang untuk memastikan bahwa setiap proses perdamaian berjalan adil dan tidak mengabaikan aspirasi rakyat Palestina.
Pada akhirnya, menjadi bangsa besar bukan hanya soal kekuatan ekonomi atau militer, tetapi soal keberanian mengambil tanggung jawab moral di panggung dunia. Ketika Indonesia memilih untuk terlibat dalam Board of Peace dan mendukung stabilisasi internasional, itu adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak akan diam terhadap penderitaan kemanusiaan.
Mendukung langkah ini berarti mendukung peran aktif Indonesia sebagai jembatan perdamaian. Karena di tengah dunia yang terpecah, keberanian untuk hadir sebagai penyeimbang dan penjaga stabilitas adalah bentuk kepemimpinan yang sesungguhnya.
